Pemerintah Alokasikan Rp1,77 Triliun agar Biaya Haji 2026 Tidak Naik
JAKARTA Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp1,77 triliun dari APBN untuk menahan kenaikan biaya haji 2026 di tengah lonjakan harga av
EKONOMI
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI telah mengambil langkah-langkah antisipatif menyusul prediksi mundurnya musim kemarau 2025 dan durasinya yang lebih pendek dari biasanya.
Dalam keterangannya di Balai Kota, Pramono mengaku telah menjalin komunikasi langsung dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk mendapatkan informasi cuaca yang lebih akurat.
"Saya berkomunikasi secara langsung dengan Kepala BMKG dan beliau juga mengirimkan prediksi secara lebih detail kepada saya. Maka dengan demikian pemerintah Jakarta tentu mengantisipasi terhadap hal itu," ujar Pramono, Senin (30/6).
Menurutnya, cuaca yang tidak menentu telah menyebabkan dampak tidak langsung bagi Jakarta, seperti kemacetan parah di wilayah Jakarta Barat baru-baru ini. Hal ini menjadi indikator bahwa perubahan iklim dan pola hujan harus ditanggapi secara cepat dan fleksibel.
"Curah hujan sering berubah. Seperti kemarin terjadi walaupun sebenarnya bukan di Jakarta. Dampaknya ke Jakarta seperti di Jakarta Barat, ketika terjadi kemacetan yang tinggi sekali," imbuhnya.
Pramono menegaskan bahwa koordinasi harian dengan berbagai dinas dan stakeholder terus dilakukan agar pemerintah daerah bisa responsif terhadap perubahan cuaca, baik hujan mendadak maupun potensi kekeringan singkat saat kemarau tiba.
"Pemerintah Jakarta setiap hari secara detail selalu berkomunikasi dengan jajaran terkait untuk mengantisipasi hal itu. Seperti 2-3 hari yang lalu ada kebanjiran walaupun hanya sebentar di Jakarta Selatan. Maka penanganannya juga harus betul-betul waktu by waktu, time by time," tegasnya.
Sementara itu, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengungkapkan bahwa hingga awal Juni 2025, baru sekitar 19% zona musim di Indonesia yang memasuki musim kemarau. Hal ini disebabkan oleh curah hujan di atas normal yang masih terjadi hingga Mei 2025.
"Prediksi musim dan bulanan yang kami rilis sejak Maret lalu menunjukkan adanya anomali curah hujan di wilayah-wilayah selatan Indonesia seperti Pulau Jawa dan Nusa Tenggara, dan ini menjadi dasar utama dalam memprediksi mundurnya musim kemarau tahun ini," ujar Dwikorita, Sabtu (21/6).
Dengan kondisi ini, Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia diimbau untuk bersiap menghadapi risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir lokal hingga gangguan infrastruktur akibat cuaca ekstrem.*
(oz/j006)
JAKARTA Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp1,77 triliun dari APBN untuk menahan kenaikan biaya haji 2026 di tengah lonjakan harga av
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan segera mengambil sumpah hakim konstitusi pengganti Anwar Usman serta anggota Ombudsman RI da
NASIONAL
JAKARTA Bank Indonesia (BI) akan menyetorkan sisa surplus anggaran tahun buku 2025 sebesar Rp40 triliun kepada pemerintah. Dana tersebut a
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah sejumlah kantor perusahaan terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan tambang yang menjerat p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk merespons kenaikan harga bahan baku plastik yang dipicu dinamika geopolitik
EKONOMI
BEKASI Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan resmi memulai Program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) Batch I Tahun 2026. Lebih dari
NASIONAL
MEDAN Tim Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumut FC optimistis meraih kemenangan saat menghadapi MSJC dalam laga pembuka Pekan Ol
OLAHRAGA
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan pabrik mobil listrik di Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis (9/4/2026). Peresmian i
NASIONAL
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meyakini adanya pihak lain yang terlibat dalam kasus penyiraman air keras terhadap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan pemerasan yang melibatkan mantan Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sunga
HUKUM DAN KRIMINAL