Ikhlas tapi Tak Sepenuhnya Terima, Pengacara Febrie Sebut Ada "Bias" dalam Putusan Hakim
JAKARTA Mantan Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah disebut telah mengikhlaskan dan menghormati putusan hakim yang menolak gugatan
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN — Dugaan maladministrasi menyeruak dari pengelolaan anggaran belanja sewa gedung kantor di Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan tahun anggaran 2024.
Proyek dengan kode RUP 48095326 bertajuk "Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor" senilai Rp120 juta, ternyata menyebutkan pekerjaan untuk "Collocation Server LPSE Kota Padangsidimpuan" yang berlokasi di gedung milik pemerintah sendiri.
Ketidaksesuaian antara judul paket dan uraian pekerjaan ini memunculkan pertanyaan serius terkait transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik.
Pasalnya, gedung LPSE merupakan aset Pemko, sehingga alokasi dana untuk menyewa fasilitas milik sendiri dinilai janggal dan rawan penyimpangan.
Saat dimintai keterangan pada Rabu (2/7/2025), Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Siti Humairoh Hasibuan, memilih bungkam.
Ketidaktransparanan ini semakin memperkuat dugaan adanya praktik maladministrasi di lingkup PBJ Pemko Padangsidimpuan.
Sorotan publik pun mengarah pada lemahnya pengawasan internal.
Pengamat kebijakan publik dari Aliansi Warga Peduli Pengawasan dan Pembangunan (AWP2J) Indonesia, Erijon DTT, mendesak DPRD Kota Padangsidimpuan untuk segera turun tangan dan melakukan audit terhadap penggunaan anggaran tersebut.
"DPRD harus proaktif dalam membahas realisasi LKPJ APBD 2024, dan hasilnya wajib dibuka ke publik. Ini penting agar tata kelola pemerintahan di Padangsidimpuan semakin transparan dan akuntabel," tegas Erijon.
Lebih jauh, Erijon menekankan bahwa jika dugaan maladministrasi ini tidak segera ditindaklanjuti, maka akan berdampak pada kerugian negara dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya penguatan pengawasan dan tata kelola di bidang pengadaan barang dan jasa agar selaras dengan prinsip good governance, serta bebas dari konflik kepentingan maupun penyalahgunaan anggaran.*
JAKARTA Mantan Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah disebut telah mengikhlaskan dan menghormati putusan hakim yang menolak gugatan
NASIONAL
JAKARTA Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan Pemilu tetap digelar pada 2029. Hasto meminta tidak ada upaya yang bertentangan
POLITIK
BOGOR Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan penggeledahan Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (28
NASIONAL
JAKARTA Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan maksud Presiden Prabowo Subianto yang mempersilakan menteri mingg
POLITIK
PEKANBARU Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memuji penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau yang dinilainya berja
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 pada 2027 dapat menciptakan sekitar 2
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi UndangUndang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya mengamankan 322 orang yang diduga berkaitan dengan kerusuhan setelah demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak praperadilan yang diajukan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih berada di atas 5 belum sepenuhnya dirasaka
EKONOMI