Jaksa Bongkar Fee Percepatan Kuota Haji Rp143,9 Miliar dalam Kasus Eks Menag Yaqut
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar rincian aliran dana dalam kasus dugaan korupsi pengelola
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI SELATAN – Bupati Tapanuli Selatan, H. Gus Irawan Pasaribu, secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2024 Tahap I, sekaligus Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT), Kamis (3/7/2025), di Lapangan Parade Kantor Bupati Tapsel, Sipirok.
Dalam amanatnya, Bupati Gus Irawan menyampaikan apresiasi tinggi dan ucapan selamat kepada 633 PPPK yang resmi bergabung sebagai aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Tapanuli Selatan.
"Hari ini Anda semua bukan lagi tenaga harian lepas. Anda sudah resmi menjadi bagian dari ASN. Ini bukan sekadar perubahan status, tapi amanah besar untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati," ujar Bupati.
Gus Irawan menegaskan bahwa kehadiran PPPK harus memperkuat kinerja birokrasi, khususnya dalam pelayanan publik.
Ia meminta agar para ASN baru menjaga etika, menunjukkan dedikasi tinggi, dan menjadi garda terdepan dalam mewujudkan pemerintahan yang melayani.
"Tunjukkan bahwa PPPK adalah kekuatan pelayanan publik. Bekerjalah dengan empati, integritas, dan profesionalisme," imbuhnya.
Selain pelantikan PPPK, Bupati juga menyinggung capaian strategis Tapsel dalam mendukung program prioritas nasional, yakni Koperasi Merah Putih (KMP) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Tapanuli Selatan menjadi kabupaten pertama di Sumatera Utara yang menuntaskan 100 persen pembentukan KMP di seluruh desa dan kelurahan.
"Ini pencapaian luar biasa. Kita sukses menuntaskan pembentukan Koperasi Merah Putih, dari tingkat desa hingga terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Ini hasil kolaborasi yang solid," tegasnya.
Kepala BKD Tapsel, Ahmad Suaib Harianja, menyampaikan bahwa proses pengangkatan PPPK mengacu pada regulasi nasional, seperti:
- UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN
- PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK
- Kepmenpan RB Nomor 329 Tahun 2024
- Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 dan Nomor 18 Tahun 2020
Total 633 PPPK yang dilantik terdiri dari 68 tenaga guru, 35 tenaga kesehatan, dan 530 tenaga teknis.
Mereka akan ditempatkan di 47 OPD dan kecamatan di wilayah Tapanuli Selatan.
Turut hadir dalam acara tersebut, Sekda Tapsel, para Asisten, Staf Ahli Bupati, pimpinan OPD, kepala bagian, dan para camat.*
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar rincian aliran dana dalam kasus dugaan korupsi pengelola
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin resmi melantik dan memimpin prosesi pengambilan sumpah jabatan puluhan pejabat Eselon II serta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indonesia masih dibayangbayangi persoalan pengangguran terdidik. Data terbaru per Februari 2026 mencatat sebanyak 1 juta lulusa
EKONOMI
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan keterlibatan mantan Staf Khusus Menteri Agama, Ishfah Abi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar komunikasi publik Bambang Harymurti mengusulkan perubahan nomenklatur atau judul Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Jabatan Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) resmi berganti. Poppy Marulita Hutagalung resm
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menunjukkan komitmennya dalam mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat de
PEMERINTAHAN
BALIKPAPAN Memasuki dunia kerja di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) tak lagi cukup dengan mengandalkan ijazah sekolah atau pergur
EKONOMI
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) tengah diguncang isu keterlibatan ribuan pegawainya dalam aktivitas judi online. Menteri Sosial Sa
NASIONAL
JAKARTA Kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji periode 20222024 mulai bergulir di persidangan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi
HUKUM DAN KRIMINAL