Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung
Desakan ini dinilai penting, mengingat saat ini sedang berlangsung pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota atas realisasi APBD 2024.
"DPRD harus bersikap tegas, lakukan pemeriksaan menyeluruh, dan sampaikan hasilnya secara transparan kepada masyarakat," pungkas Erjon.
Minimnya klarifikasi resmi dari pihak PBJ makin memperkuat keresahan publik soal tata kelola anggaran di lingkungan Pemko Padangsidimpuan.
Kasus ini diharapkan tidak menjadi preseden buruk dalam praktik pengadaan barang dan jasa di pemerintahan daerah.*
Tags
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.