BANDA ACEH – Puluhan massa yang tergabung dalam gerakan Rakyat Aceh Menggugat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Aceh, Senin (7/7/2025), menuntut agar Pemerintah Pusat mengembalikan status tanah wakaf Blang Padang kepada Masjid Raya Baiturrahman.
Koordinator aksi, Yulinda Wati, menegaskan bahwa Blang Padang merupakan tanah wakaf yang disumbangkan oleh Sultan Iskandar Muda untuk kepentingan Masjid Raya, bukan tanah negara.
Ia pun menolak klaim pengelolaan oleh pihak militer.
Baca Juga:
"Terkait tanah wakaf Blang Padang, kami minta dikembalikan ke Aceh, dalam hal ini ke Masjid Raya Baiturrahman. Blang Padang adalah tanah adat, bukan warisan Belanda, apalagi milik negara," ujar Yulinda di hadapan awak media.
Aksi massa berlangsung damai meskipun aparat kepolisian dari Polresta Banda Aceh melarang pengunjuk rasa memasuki halaman Kantor Gubernur Aceh demi alasan keamanan.
Baca Juga:
"Kami mohon maaf jika aksi ini menyebabkan kemacetan. Keputusan tidak membolehkan masuk ke dalam kantor adalah bagian dari langkah antisipasi," kata Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Joko Heri Purwono.
Sebelumnya, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, telah menyurati Presiden RI Prabowo Subianto melalui surat bernomor 400.8/7180 tertanggal 17 Juni 2025.
Dalam surat tersebut, Gubernur menyampaikan permohonan penyelesaian status tanah wakaf Blang Padang yang kini dikelola oleh TNI AD sejak dua dekade terakhir, pascatsunami.
Surat itu juga menyertakan sejumlah dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa lahan tersebut merupakan wakaf dari Sultan Iskandar Muda, sebagaimana tercatat dalam peninggalan arsip kesultanan Aceh dan referensi dokumen era kolonial Belanda.
Menanggapi polemik ini, Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menyampaikan keterangan resmi bahwa Blang Padang telah menjadi bagian dari fasilitas militer sejak masa awal kemerdekaan.
"Tanah tersebut digunakan Badan Keamanan Rakyat (BKR) pada 1945 dan secara resmi diserahkan oleh KNIL kepada militer Indonesia pada tahun 1950. Dokumen-dokumen yang menyatakan hal tersebut tersimpan di TNI AD," ujar Wahyu.
Wahyu menambahkan, pada tahun 2021, Kementerian Keuangan mengeluarkan SK Penetapan Status Pengguna (PSP) yang menetapkan lahan itu sebagai milik Kementerian Pertahanan, kemudian dikuasakan kepada TNI AD.
Namun demikian, Wahyu membuka ruang jika pemerintah daerah ingin mengambil alih lahan tersebut, selama prosedur hukum dan administratif dijalankan sesuai ketentuan.
"TNI AD tidak keberatan jika pemerintah daerah ingin mengambil alih, tetapi tentu harus melalui mekanisme resmi sesuai dengan peraturan yang berlaku," tegasnya.
Persoalan status Blang Padang terus memicu perdebatan antara masyarakat sipil, ulama, pemerintah daerah, dan instansi militer.
Para penggugat berharap ada penyelesaian yang berpihak pada nilai sejarah dan semangat wakaf, sementara TNI AD tetap bersikukuh bahwa semua pengelolaan dilakukan berdasarkan dasar hukum yang sah.
Hingga saat ini, belum ada keputusan final dari pemerintah pusat terkait permintaan pengembalian status lahan tersebut ke Masjid Raya Baiturrahman.
Masyarakat Aceh pun menanti langkah konkret Presiden dalam merespons aspirasi yang kian menguat di kalangan publik.*
(at/a008)
DELI SERDANG Muhammad Razali dan Budi Syahputra alias Kecut resmi mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mel
Hukum dan Kriminal
MEDAN Polda Sumatera Utara (Sumut) akhirnya mengungkap identitas wanita yang berada di dalam mobil dinas Propam Polres Tapanuli Selatan (
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa Satuan Tugas (Satgas) Pangan bersama Kementerian Pertanian saat ini ten
Pertanian Agribisnis
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mendesak pemerintah bersama DPR untuk segera merevisi UndangUndang Nomor 13 Tahun 1998
Nasional
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat sebanyak 8,3 juta pekerja telah menerima Bantuan Subsidi Upah
Ekonomi
PADANGSIDIMPUAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan langkah lanjutan dalam pengusutan kasus dugaan tindak pidana korups
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Perayaan Hari Ulang Tahun ke79 Bhayangkara RI tahun ini menyisakan sorotan tajam publik, bukan hanya karena kemeriahan acaranya,
Nasional
PENAJAM PASER UTARA Operasi penertiban arena sabung ayam ilegal digelar oleh gabungan personel TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praj
Hukum dan Kriminal
NIAS SELATAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Nias Selatan resmi menetapkan dan menahan tersangka berinisial MZ, Bendahara Pengeluaran Dinas Pek
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, dengan tegas menolak wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD dari lima tahu
Politik