PADANGSIDIMPUAN– Pemerintah Kota Padangsidimpuan menyalurkan 560 tabung gas LPG 3 Kg subsidi ke dua kecamatan sebagai langkah responsif terhadap kelangkaan gas yang dikeluhkan masyarakat.
Penyaluran dilakukan langsung oleh Wali Kota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM, M.Kes, didampingi Wakil Ketua DPRD Rusydi Nasution dan jajaran OPD terkait, Senin (7/7/2025).
Dua kecamatan yang menerima distribusi ini adalah Kecamatan Angkola Hutaimbaru sebanyak 300 tabung dan Kecamatan Angkola Julu sebanyak 260 tabung.
Baca Juga:
Penyaluran dilakukan secara langsung di tengah masyarakat guna memastikan distribusi tepat sasaran dan mengidentifikasi langsung persoalan yang terjadi di lapangan.
"Kami turun langsung untuk mendengarkan keluhan masyarakat, melihat situasi di lapangan, dan memastikan bahwa distribusi gas subsidi ini benar-benar diterima oleh yang berhak," kata Wali Kota Letnan Dalimunthe dalam arahannya.
Baca Juga:
Pemerintah Kota juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) LPG untuk menangani isu kelangkaan gas secara lebih terstruktur.
Satgas ini bertugas melakukan pemantauan, pendataan, hingga investigasi terhadap pihak-pihak yang menyalahgunakan distribusi gas subsidi, termasuk di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
Letnan secara tegas mengimbau agar seluruh ASN di lingkungan Pemkot Padangsidimpuan tidak menggunakan LPG 3 Kg, karena gas tersebut diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan usaha mikro.
"Gas 3 Kg bukan hak ASN. Saya minta seluruh ASN menjadi teladan. Jika ada yang terbukti menggunakan, akan dikenakan sanksi tegas tanpa terkecuali," tegasnya.
Satgas LPG juga akan memperluas pengawasan hingga ke restoran, kafe, dan hotel yang kerap disinyalir menggunakan gas subsidi secara tidak semestinya.
Langkah distribusi ini merupakan bagian dari operasi pasar yang digelar Pemkot Padangsidimpuan untuk mengendalikan kelangkaan dan menyaring informasi langsung dari masyarakat.
Letnan menyebut, operasi pasar tidak hanya sebagai kegiatan distribusi, tetapi juga berfungsi sebagai supervisi terhadap jalur distribusi dan akurasi data lapangan.
"Operasi pasar ini adalah bentuk nyata kehadiran pemerintah. Dengan pengawasan yang berkelanjutan dan kolaboratif, kita ingin pastikan distribusi LPG 3 Kg tepat sasaran dan isu yang berkembang di tengah masyarakat bisa kita respon cepat," ujarnya.
Letnan juga menggarisbawahi pentingnya koordinasi lintas sektor untuk menjadikan operasi pasar ini berkesinambungan dan berorientasi pada solusi jangka panjang.
Dengan langkah konkret ini, Pemerintah Kota Padangsidimpuan menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas distribusi energi bersubsidi, sekaligus menindak tegas penyalahgunaan yang merugikan masyarakat kecil.*
JAKARTA Anggota DPR RI, Uya Kuya, kembali mengunggah video permintaan maaf terkait polemik yang melibatkan dirinya beberapa waktu terakhir
Nasional
JAKARTA Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, mengeluarkan pernyataan mengejutkan terkait kondisi politik nasional terkini. Ia m
Nasional
TAPSEL Kasus dugaan penganiayaan anak yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan kembali mencuat ke publik. Seorang ayah, Adil Syahputra B
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Dalam langkah untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan penting dengan sejumla
Nasional
JAKARTA Arus lalu lintas di kawasan Polda Metro Jaya, yang meliputi Jalan Gatot Soebroto hingga Sudirman, Jakarta Selatan, terpantau kemba
Nasional
JAKARTA Meskipun fitur live dihentikan, pengguna TikTok masih dapat mengakses konten lainnya seperti video pendek yang tetap bisa diunggah
Sains & Teknologi
CIKARANG Akhmad Munir, Direktur Utama Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA, resmi terpilih sebagai Ketua Umum Persatuan Wartawan
Nasional
JAKARTA Netizen yang mengunggah foto tersebut menyebut Eko sedang berkeliling membeli barang palsu di China menggunakan uang pajak rakyat
Nasional
ACEH UTARA Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Korem 011/Lilawangsa untuk pertama kalin
Nasional
JAKARTA Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, menyatakan bahwa fraksinya menyetujui penghentian tunjangan anggota
Politik