AHY Instruksikan Pembangunan Infrastruktur di Sulteng Harus Berbasis Tata Ruang Berkeadilan

SULTENG - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meminta seluruh kepala daerah di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk menjadikan tata ruang wilayah sebagai dasar utama dalam pembangunan infrastruktur.

Pernyataan itu disampaikan AHY saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Donggala dalam rangka rapat koordinasi pembangunan kawasan timur Indonesia, yang dihadiri oleh para gubernur dan kepala daerah dari wilayah Sulawesi bagian timur.

"Kedatangan kami di Sulteng ini adalah untuk memperkuat koordinasi lintas wilayah guna memastikan pembangunan ke depan berbasis tata ruang yang adil, lestari, dan disusun bersama," ujar AHY kepada awak media, Kamis (10/7/2025).

AHY menegaskan bahwa tata ruang bukan sekadar aspek teknis, tetapi merupakan pondasi utama pembangunan berkelanjutan yang menjamin keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

"Kita ingin membangun infrastruktur yang mengejar pertumbuhan, tapi tidak melupakan keadilan dan keberlanjutan. Semua daerah harus mendapat manfaat tanpa merusak alam," tambahnya.

Ia juga menyampaikan bahwa konektivitas antarwilayah harus diperkuat guna mendukung transformasi ekonomi, terutama di sektor hilirisasi sumber daya alam yang potensial di Sulawesi Tengah.

"Sulteng punya potensi besar. Agar sumber daya bernilai tambah, harus ada konektivitas yang kuat, baik darat, laut, maupun udara," tegas AHY.

Menurut AHY, Pelabuhan Donggala menjadi salah satu contoh fasilitas transportasi yang dapat menunjang mobilitas barang dan penumpang, serta mendukung pertumbuhan pariwisata dan logistik nasional.

"Pelabuhan Donggala memiliki potensi besar. Jika dimaksimalkan, pelabuhan ini bisa menjadi tulang punggung distribusi barang dan jasa, sekaligus mendukung sektor pariwisata," ungkapnya.

Dalam kunjungan tersebut, AHY juga menekankan pentingnya sinergi pusat-daerah dalam menyusun dan melaksanakan rencana pembangunan, dengan prinsip efisien, kolaboratif, dan inklusif.*