BREAKING NEWS
Jumat, 18 Juli 2025

Gubsu Bobby Nasution Turun Tangan Mediasi Polemik Penyegelan Sekolah Al-Washliyah di Deli Serdang

Raman Krisna - Rabu, 16 Juli 2025 11:42 WIB
125 view
Gubsu Bobby Nasution Turun Tangan Mediasi Polemik Penyegelan Sekolah Al-Washliyah di Deli Serdang
Gubsu Muhammad Bobby Afif Nasution turun langsung ke Desa Petumbukan, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, pada Rabu (16/7/2025). (foto: Razali/BITV)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

DELI SERDANG – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Muhammad Bobby Afif Nasution turun langsung ke Desa Petumbukan, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, pada Rabu (16/7/2025), untuk memediasi polemik penyegelan Sekolah Al-Washliyah oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang.

Kehadiran Bobby di Kantor Desa Petumbukan sekitar pukul 10.45 WIB disambut oleh Wakil Bupati Deli Serdang Lomlom Suwondo, jajaran Dinas Pendidikan Deli Serdang, serta Ketua PW Al-Washliyah Sumut Dedi Iskandar Batubara.

Bupati Asri Ludin Tambunan turut hadir secara daring melalui Zoom.

Mediasi dilakukan secara tertutup di aula desa, dengan pembahasan yang menitikberatkan pada dasar pencabutan status pinjam pakai gedung sekolah yang selama ini digunakan oleh Al-Washliyah.

Kepala Dinas Pendidikan Deli Serdang, Yudi, menjelaskan bahwa polemik bermula dari pencabutan hak pinjam pakai gedung sekolah yang dilakukan oleh Pemkab Deli Serdang pada April 2025.

Pihaknya berdalih bahwa proses peminjaman gedung tidak sesuai mekanisme yang tertuang dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

"Kami mencabut pinjam pakai karena mekanismenya tidak sesuai aturan. Ini murni persoalan administratif," ujar Yudi dalam forum mediasi.

Namun, penyegelan sekolah menuai kecaman luas dari masyarakat dan netizen, khususnya para orang tua siswa dan alumni.

Tagar #BukaSekolahAlWashliyah dan #SelamatkanPendidikan menjadi trending di media sosial beberapa hari terakhir.

Dalam pertemuan tersebut, Gubsu Bobby menegaskan bahwa polemik ini tidak boleh merugikan kepentingan pendidikan masyarakat.

"Kita harus prioritaskan pendidikan anak-anak. Jangan sampai masalah administrasi membuat mereka kehilangan hak belajar," ujar Bobby.

Ia juga meminta agar proses mediasi dilakukan secara terbuka, transparan, dan mengedepankan kepentingan masyarakat.

Editor
: Raman Krisna
Tags
komentar
beritaTerbaru