Ketua DPRD Tapteng Desak Pemkab Bayarkan Beasiswa Prestasi untuk 104 Mahasiswa

TAPANULI TENGAH — Ketua DPRD Tapanuli Tengah (Tapteng), Ahmad Rivai Sibarani, meminta Pemerintah Kabupaten Tapteng melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) untuk segera merealisasikan pembayaran beasiswa prestasi kepada 104 mahasiswa asal Tapteng yang sedang menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Rivai usai menerima sejumlah laporan dari mahasiswa dan orang tua penerima beasiswa yang mengaku belum menerima pencairan dana beasiswa sebagaimana yang telah dijanjikan.

"Saya tegaskan, jangan main-main dengan masa depan generasi muda kita. Mereka ini adalah anak-anak berprestasi yang kini berada di semester akhir. Jangan sampai kesalahan administrasi atau kelalaian justru menjadi hambatan bagi mereka menyelesaikan pendidikan," ujar Rivai kepada wartawan, Jumat (18/7/2025).

Rivai mengingatkan bahwa dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar bersama Sekretaris Daerah Tapteng pada Mei 2025 lalu, telah disepakati bahwa seluruh 104 mahasiswa penerima beasiswa akan mendapatkan hak mereka tanpa terkecuali.

Namun hingga pertengahan Juli, belum ada kejelasan soal realisasi pembayaran tersebut.

"Kami di DPRD sudah sepakat bahwa 104 mahasiswa yang telah dianggarkan dalam APBD Perkada harus menerima beasiswa. Tidak boleh hanya 26 orang saja. Jangan ada diskriminasi. Semua harus diperlakukan adil," tegasnya.

Politisi Partai NasDem itu mengaku terkejut saat menerima informasi bahwa hanya 26 mahasiswa yang dicairkan beasiswanya, sementara sisanya belum mendapat kepastian.

Menurut Rivai, langkah sepihak seperti ini tidak bisa dibenarkan dan harus segera diluruskan.

"Kami tidak ingin melihat ada ketidakadilan dalam program ini. Kesepakatan sudah dibuat secara kolektif, tinggal eksekusi di lapangan oleh bagian teknis," ucap Rivai.

Rivai pun mendesak agar Bagian Kesra dan seluruh pihak terkait dalam pengelolaan program beasiswa ini menunjukkan transparansi dan akuntabilitas, serta menghormati keputusan bersama yang telah diambil dalam forum resmi.

Diketahui, polemik ini mencuat setelah sejumlah perwakilan mahasiswa dan orang tua mendatangi gedung DPRD Tapteng pada Mei 2025 lalu untuk menyampaikan kekhawatiran mereka terkait informasi penghentian beasiswa akibat efisiensi anggaran.

Informasi ini kemudian diklarifikasi langsung dalam RDP oleh Sekda Tapteng, yang menyebut adanya kekeliruan dalam komunikasi dari pihak Kasubbag Kesra.