MEDAN — Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menegaskan komitmen Pemprov Sumut dalam memperkuat alokasi anggaran pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, khususnya di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses dan pelayanan publik.
Pernyataan ini disampaikan melalui Nota Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Sumut terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPj) APBD 2024, yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Togap Simangunsong, dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut di Medan, Selasa (22/7/2025).
"Program pengentasan kemiskinan juga didorong melalui pendekatan lintas sektor dan berbasis pemberdayaan masyarakat," ujar Togap, menyampaikan pesan Gubernur Bobby.
Ia menjelaskan bahwa masukan dari anggota dewan menjadi bahan evaluasi penting dalam penguatan perencanaan dan penganggaran pembangunan, agar lebih menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Pemprov Sumut juga tengah menerapkan sistem "Budgeting for Results", yaitu pendekatan penganggaran berbasis hasil.
Sistem ini bertujuan untuk mengukur dampak anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan efektivitas pengeluaran publik.
"Kami memperkuat integrasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis hasil, serta memperbaiki koordinasi internal agar tetap menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas," tegas Sekdaprov.
Langkah ini diikuti dengan inovasi pelayanan publik, seperti pengembangan aplikasi pembayaran pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama (BBN-KB) secara non tunai, guna meningkatkan penerimaan daerah.
Terkait isu kemiskinan, Pemprov Sumut mengedepankan strategi lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat lokal.
Program ini disiapkan agar implementasinya langsung menyasar kelompok rentan dan daerah tertinggal.
Setelah agenda nota jawaban gubernur, rapat paripurna berlanjut dengan penyampaian Ranperda usul inisiatif DPRD Sumut tentang Perlindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti, didampingi Wakil Ketua Sutarto, Ricky Anthony, dan Salman Alfarisi, serta dihadiri para anggota DPRD, pimpinan OPD, dan pejabat Pemprov lainnya.*
JAKARTA Isu moratorium sementara pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur kembali mengemuka dan memicu perdebatan sengit
Nasional
BENER MERIAH Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Bener Meriah menyatakan kesiapan mereka untuk menuju kemandirian Amal Usaha Mu
Ekonomi
JAKARTA DJ Panda atau Giovanni Surya Saputra akhirnya buka suara terkait video parodi kehamilan yang viral dan dianggap menyindir Erika
Entertainment
JAKARTA Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyatakan tengah menganalisis kemungkinan adanya unsur tindak pidana korupsi dalam kasus ber
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Isu penutupan gerai Indomaret di beberapa wilayah dijawab langsung oleh Direktur PT Indomarco Prismatama, Wiwiek Yusuf. Ia meneg
Nasional
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menegaskan komitmen Pemprov Sumut dalam memperkuat alokasi anggaran
Pemerintahan
PARAPAT Proses revalidasi Geopark Kaldera Toba oleh UNESCO Global Geopark Council (UGGC) dimulai hari ini dengan hasil awal yang menggem
Pariwisata
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatra Utara (Polda Sumut) mengamankan total 37 orang dalam pengungkapan kasus penjarahan pabrik kaca di Jalan
Hukum dan Kriminal
ROKAN HULU Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol, turun langsung ke wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Roka
Nasional
BEKASI Tim Nasional Thailand U23 resmi memastikan diri sebagai juara Grup C Piala AFF U23 2025 setelah menahan imbang Myanmar U23 den
Olahraga