Tegas! Bobby Nasution Fokus Perbaikan Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur di Wilayah Terbatas

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menegaskan komitmen Pemprov Sumut dalam memperkuat alokasi anggaran pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, khususnya di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses dan pelayanan publik.

Pernyataan ini disampaikan melalui Nota Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Sumut terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPj) APBD 2024, yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Togap Simangunsong, dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut di Medan, Selasa (22/7/2025).

"Program pengentasan kemiskinan juga didorong melalui pendekatan lintas sektor dan berbasis pemberdayaan masyarakat," ujar Togap, menyampaikan pesan Gubernur Bobby.

Ia menjelaskan bahwa masukan dari anggota dewan menjadi bahan evaluasi penting dalam penguatan perencanaan dan penganggaran pembangunan, agar lebih menyentuh kebutuhan riil masyarakat.

Pemprov Sumut juga tengah menerapkan sistem "Budgeting for Results", yaitu pendekatan penganggaran berbasis hasil.

Sistem ini bertujuan untuk mengukur dampak anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan efektivitas pengeluaran publik.

"Kami memperkuat integrasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis hasil, serta memperbaiki koordinasi internal agar tetap menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas," tegas Sekdaprov.

Langkah ini diikuti dengan inovasi pelayanan publik, seperti pengembangan aplikasi pembayaran pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama (BBN-KB) secara non tunai, guna meningkatkan penerimaan daerah.

Terkait isu kemiskinan, Pemprov Sumut mengedepankan strategi lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Program ini disiapkan agar implementasinya langsung menyasar kelompok rentan dan daerah tertinggal.

Setelah agenda nota jawaban gubernur, rapat paripurna berlanjut dengan penyampaian Ranperda usul inisiatif DPRD Sumut tentang Perlindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti, didampingi Wakil Ketua Sutarto, Ricky Anthony, dan Salman Alfarisi, serta dihadiri para anggota DPRD, pimpinan OPD, dan pejabat Pemprov lainnya.*