Tapanuli Selatan — Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Pemkab Tapsel) menggelar Sosialisasi Aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-SAKIP), Jumat (25/7/2025) di Aula Bappeda, Sipirok.
Acara ini dibuka langsung oleh Bupati Tapsel, H. Gus Irawan Pasaribu, yang menegaskan pentingnya E-SAKIP sebagai alat ukur dan evaluasi kinerja instansi pemerintah.
"SAKIP bukan hanya soal laporan kinerja, tetapi menyangkut perencanaan, pengukuran, pelaporan hingga evaluasi kinerja secara menyeluruh dan periodik," ujar Bupati Gus Irawan.
Baca Juga:
Sosialisasi ini juga difokuskan pada penyelarasan antara program prioritas daerah dengan RPJMD dan Renstra perangkat daerah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan kegiatan pembangunan benar-benar berdampak langsung terhadap masyarakat.
Bupati menyebutkan bahwa akuntabilitas harus menjadi budaya kerja di seluruh jajaran pemerintah daerah.
Baca Juga:
"Efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan serta pelaksanaan program merupakan indikator profesionalisme birokrasi yang ingin kita capai bersama," imbuhnya.
Wakil Bupati Tapsel, Jafar Syahbudin Ritonga, turut menekankan bahwa E-SAKIP adalah langkah penting untuk membangun birokrasi yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan publik.
"Kami berharap penerapan E-SAKIP bisa mendorong peningkatan nilai akuntabilitas kinerja. Minimal kita targetkan predikat 'B', dan akan terus meningkat ke depannya," tegas Wakil Bupati.
Dengan penerapan E-SAKIP yang terintegrasi, Pemkab Tapsel bertekad mendorong reformasi birokrasi berkelanjutan serta meningkatkan kualitas layanan publik yang efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Kegiatan sosialisasi ini turut dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Hamdan Zen, seluruh Kepala OPD, serta perwakilan perangkat daerah lainnya.*
JAKARTA Penyelidikan kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Arya Daru Pangayunan, kembali memasuki babak baru. Te
Peristiwa
JAKARTA Kuasa hukum sekaligus Juru Bicara DPP PDI Perjuangan Ronny Talapessy menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan resmi
Politik
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan penyesalan atas munculnya informasi bahwa Adrian Asharyanto Gunadi, mantan Direktur Uta
Hukum dan Kriminal
KUALA LUMPUR Koordinator Masyarakat AntiKorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mengungkapkan bahwa tersangka kasus dugaan korupsi ta
Nasional
BANDA ACEH Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, mengirimkan surat resmi kepada Gubernur Massachusetts, Maura Healey, serta Pemerin
Seni dan Budaya
JAKARTA Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan kritik atas vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekretaris Jenderal PDIP,
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana, mengungkapkan bahwa sektor energi di Indon
Ekonomi
MEDAN Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Kota Medan, Ody Anggia Batubara, angkat bicara terkait pembatalan konser band asal Inggris, Hon
Entertainment
JAKARTA Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat, menyoroti sejumlah kasus dugaan korupsi b
Politik
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mempertimbangkan untuk mengeluarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dan red notice untuk memburu J
Hukum dan Kriminal