KPK Segera Umumkan Tersangka Dugaan Korupsi Kuota Haji Kemenag

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan segera mengungkap dan menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag).

Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut bahwa penetapan tersangka akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Dalam waktu dekat ya, pokoknya dalam waktu dekat (penetapan tersangka), nanti dikabarkan ya, pasti dikonperskan," ujar Asep kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (10/9/2025).

Asep juga mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mengantongi nama calon tersangka dalam perkara yang menyita perhatian publik tersebut.

"Dipantengi saja. Nah, calonnya ya ada," tambahnya.

Kasus ini bermula dari pengelolaan kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah haji pada tahun 2023, yang seharusnya dialokasikan berdasarkan aturan: 92 persen untuk jemaah reguler dan 8 persen untuk jemaah haji khusus. Namun, hasil penyelidikan KPK menunjukkan adanya pembagian kuota yang tidak sesuai ketentuan.

"Pembagiannya justru tidak proporsional, yakni 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus," ungkap sumber internal KPK.

KPK juga telah menyita sejumlah aset mewah dalam penyidikan kasus ini, termasuk dua rumah mewah di Jakarta Selatan yang diduga milik oknum ASN Kemenag, dengan nilai mencapai Rp 6,5 miliar.

Lembaga antirasuah tersebut tengah mendalami dugaan perbuatan melawan hukum dan potensi aliran dana mencurigakan dalam proses penentuan dan distribusi kuota haji tambahan tersebut.

Bahkan, sejumlah temuan awal menunjukkan keterlibatan oknum internal Kemenag dan pihak travel dalam pengaturan kuota haji, yang menyebabkan jemaah bisa berangkat secara instan setelah membayar hingga Rp 400 juta kepada pihak-pihak tertentu.

Kasus ini telah ditingkatkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan. KPK menegaskan akan bertindak transparan dan tegas terhadap siapapun yang terbukti terlibat, baik dari pihak internal pemerintah maupun pihak swasta.

"Kita berharap ini menjadi momen untuk bersih-bersih di sektor pelayanan haji yang sangat vital dan menyentuh langsung masyarakat luas," pungkas Asep.*