Kurir 10 Kg Sabu di Medan Divonis 20 Tahun Penjara, Lebih Ringan dari Tuntutan Pidana Mati
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Saiful Bahri alias Pon (47), kurir narkotika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan segera mengungkap dan menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag).
Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut bahwa penetapan tersangka akan dilakukan dalam waktu dekat.
"Dalam waktu dekat ya, pokoknya dalam waktu dekat (penetapan tersangka), nanti dikabarkan ya, pasti dikonperskan," ujar Asep kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (10/9/2025).
Asep juga mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mengantongi nama calon tersangka dalam perkara yang menyita perhatian publik tersebut.
"Dipantengi saja. Nah, calonnya ya ada," tambahnya.
Kasus ini bermula dari pengelolaan kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah haji pada tahun 2023, yang seharusnya dialokasikan berdasarkan aturan: 92 persen untuk jemaah reguler dan 8 persen untuk jemaah haji khusus. Namun, hasil penyelidikan KPK menunjukkan adanya pembagian kuota yang tidak sesuai ketentuan.
"Pembagiannya justru tidak proporsional, yakni 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus," ungkap sumber internal KPK.
KPK juga telah menyita sejumlah aset mewah dalam penyidikan kasus ini, termasuk dua rumah mewah di Jakarta Selatan yang diduga milik oknum ASN Kemenag, dengan nilai mencapai Rp 6,5 miliar.
Lembaga antirasuah tersebut tengah mendalami dugaan perbuatan melawan hukum dan potensi aliran dana mencurigakan dalam proses penentuan dan distribusi kuota haji tambahan tersebut.
Bahkan, sejumlah temuan awal menunjukkan keterlibatan oknum internal Kemenag dan pihak travel dalam pengaturan kuota haji, yang menyebabkan jemaah bisa berangkat secara instan setelah membayar hingga Rp 400 juta kepada pihak-pihak tertentu.
Kasus ini telah ditingkatkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan. KPK menegaskan akan bertindak transparan dan tegas terhadap siapapun yang terbukti terlibat, baik dari pihak internal pemerintah maupun pihak swasta.
"Kita berharap ini menjadi momen untuk bersih-bersih di sektor pelayanan haji yang sangat vital dan menyentuh langsung masyarakat luas," pungkas Asep.*
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Saiful Bahri alias Pon (47), kurir narkotika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Rancangan UndangUndan
POLITIK
BATU BARA Wacana pemekaran wilayah yang mengusung pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur kembali memantik perhatian publik. Kali ini
POLITIK
JAKARTA Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan energi nasional melalui diversifikasi bauran energi, termasuk opsi pengembangan P
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi survival mode ekonomi di tengah
EKONOMI
MEDAN Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya perusahaan menyesuaikan penugasan peserta magang dengan latar be
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai kebutuhan hingga 19.000 e
EKONOMI
JAKARTA Tim penasihat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyampaikan keberatan atas perce
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026 diper
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution mengusulkan agar eks lahan PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang akan dikelola BUMN Perhu
PEMERINTAHAN