JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penanggulangan informasi-dan-propaganda-asing/" target="_blank">Disinformasi dan Propaganda Asing tidak akan melemahkan demokrasi. Regulasi tersebut justru bertujuan memperkuat perlindungan terhadap kepentingan nasional dari pengaruh informasi menyesatkan.
Yusril menjelaskan, RUU tersebut difokuskan untuk menangkal disinformasi dan propaganda yang berasal dari pihak asing yang berpotensi merugikan Indonesia.
"Jangan kita anggap ini sebagai upaya untuk melemahkan demokrasi. Demokrasi kita justru diperkuat, hanya disinformasi, apalagi propaganda pihak asing, itu memang perlu kita tangkal bersama," ujar Yusril usai Rapat Koordinasi Pembangunan Hukum Nasional di Jakarta, Rabu (22/4/2026).Baca Juga:
Ia mengatakan, hingga saat ini pemerintah masih dalam tahap awal pembahasan dan menghimpun berbagai masukan dari sejumlah pihak. Draf RUU maupun naskah akademik, kata dia, belum diserahkan ke DPR.
"Masih dalam tahap diskusi untuk menghimpun berbagai pandangan. Untuk menjadi rencana pembentukan undang-undang masih perlu pembahasan lebih lanjut dengan DPR," jelasnya.
Menurut Yusril, keberadaan regulasi tersebut penting di tengah meningkatnya praktik propaganda dalam dinamika global. Ia menilai tidak jarang suatu negara menyebarkan informasi yang menyesatkan untuk kepentingan tertentu.
Ia juga mencontohkan praktik propaganda yang pernah terjadi di masa lalu, seperti narasi negatif terhadap komoditas unggulan Indonesia yang dinilai berdampak pada kepentingan nasional.
"Kadang kita justru tanpa sadar ikut menyebarkan narasi yang merugikan kita sendiri. Ini yang harus diwaspadai," katanya.
Yusril berharap seluruh pihak dapat melihat RUU ini sebagai upaya menjaga kedaulatan informasi sekaligus memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan global.*
(mt/dh)
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan tidak semua kepala daerah memiliki kinerja buruk. Ia menyebut masih ba
POLITIK
LANGKAT Dua pelajar SMA ditemukan meninggal dunia setelah hanyut saat mandi di Sungai Bingei, Desa Namo Ukur Utara, Kecamatan Sei Bingei
PERISTIWA
MEDAN Kebakaran hebat melanda salah satu perusahaan di Kawasan Industri Medan (KIM), yakni PT Argo yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso,
PERISTIWA
JAKARTA Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap maraknya hoaks dan in
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Fery Sahputra Simatupang, resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum Toga Simatupang,
PEMERINTAHAN
PALEMBANG Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026. Dalam ajang ini, Sumatera Utara ke
NASIONAL
JAKARTA Wacana reformasi sistem politik yang diusulkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memicu respons dari sejumlah partai politik. N
POLITIK
JAKARTA Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memberikan kenaikan pangkat secara anumerta kepada Praka Rico Pramudia, prajurit TNI yang g
NASIONAL
JAKARTA Pakar telematika yang juga tersangka dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo, ke
POLITIK
MEDAN Harga kondom global dilaporkan mengalami kenaikan signifikan hingga 2030 persen pada April 2026. Lonjakan ini dipicu gangguan r
EKONOMI
