BNNP Sumut Bongkar 5 Kasus Narkoba Agustus-September 2026, Sita 141 Kg Ganja dan 1,9 Kg Sabu
MEDAN Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara mengungkap lima kasus peredaran narkoba sepanjang Agustus hingga September
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Ratusan massa yang tergabung dalam Himmah Legal Movement (HLM), DPP Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (GARANSI), dan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Hukum (AMPPUH) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPR RI dan Mabes Polri, Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Aksi tersebut menuntut penegakan hukum terhadap oknum polisi berinisial Kompol DK terkait dugaan kriminalisasi terhadap Rahmadi, warga Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, yang berprofesi sebagai peternak dan relawan anti-narkoba.
Dalam aksi di depan Gedung DPR RI, massa meminta Komisi III DPR RI segera menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk mengusut dugaan pelanggaran prosedur dalam penanganan perkara tersebut.Baca Juga:
Ketua Umum DPP GARANSI, Sukri Soleh Sitorus, menilai penangkapan terhadap Rahmadi dilakukan tidak sesuai prosedur hukum dan disertai dugaan kekerasan fisik serta intimidasi.
"Penangkapan yang dilakukan tidak sesuai prosedur hukum, disertai tindak kekerasan fisik dan penyiksaan," ujar Sukri dalam orasinya.
Ia juga menduga adanya motif balas dendam dan upaya pembungkaman, mengingat sebelumnya Rahmadi disebut pernah melaporkan oknum tersebut ke Polda Sumatera Utara.
Massa aksi menegaskan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam proses hukum, mulai dari penyidik hingga aparat penuntut, perlu diperiksa secara transparan untuk memastikan keadilan.
"Oknum tersebut harus dipanggil dan diadili karena telah melanggar hukum serta menciptakan ketimpangan penegakan hukum," kata Sukri.
Setelah menyampaikan aspirasi di DPR RI selama kurang lebih tiga jam, massa kemudian bergerak ke Mabes Polri di kawasan Trunojoyo, Jakarta Selatan.
Di Mabes Polri, massa menuntut agar Kompol DK dan pihak terkait dijatuhi sanksi tegas berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) jika terbukti melakukan pelanggaran.
"Proses hukum dan berikan sanksi PTDH kepada mereka yang diduga melakukan rekayasa hukum," teriak peserta aksi.
Perwakilan Mabes Polri dari Divisi Humas, Wahyu, menerima perwakilan massa dan menyatakan bahwa aspirasi tersebut akan diteruskan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti.
MEDAN Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara mengungkap lima kasus peredaran narkoba sepanjang Agustus hingga September
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) Dillah Hikma Sari melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Sapril melantik dan mengambil s
PEMERINTAHAN
MEDAN Lima pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Medan yang diperiksa Inspektorat dinyatakan bersalah karena terbukti
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan akan menghadirkan lebih dari 300 saksi dalam lanjutan persidangan perkara dugaan t
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dinas Kesehatan Sumatera Utara membantah kabar yang menyebut Febiona br Purba, siswi korban dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis
KESEHATAN
SIDOARJO Satu sampel makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diperiksa setelah sejumlah santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam, T
PERISTIWA
JAKARTA Harga HP Tecno, Infinix, dan Itel terpantau masih cukup stabil pada 11 September 2026. Ketiga merek ponsel yang berada di bawah
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Roy Suryo akan menghadapi sidang pokok perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Joko Widodo di Pengadil
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Mahfud MD menilai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyebabkan
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menjenguk sejumlah korban yang diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan Prog
NASIONAL