Kuliner Malam di Medan: 8 Spot Seafood Pinggir Jalan yang Wajib Dicoba
MEDAN Kuliner malam di Kota Medan selalu punya daya tarik tersendiri, terutama bagi pecinta seafood. Beragam pilihan tempat makan pinggi
PARIWISATA
JAKARTA – Perkumpulan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI) mengusulkan pembentukan Dewan Advokat Nasional dalam revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Usulan ini disampaikan langsung dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/4/2026).
Ketua Dewan Pembina DPN Peradi SAI, Juniver Girsang, mengatakan revisi UU Advokat sudah mendesak dilakukan karena aturan yang ada dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan profesi advokat saat ini.
"Kita mengusulkan memang Undang-Undang Advokat ini harus dilakukan perubahan mengingat sudah ketinggalan," kata Juniver.Baca Juga:
Menurut Juniver, saat ini jumlah advokat semakin banyak, namun pengawasan terhadap praktik profesi dinilai belum optimal. Karena itu, diperlukan lembaga khusus yang dapat mengontrol dan memastikan pelayanan hukum kepada masyarakat berjalan sesuai etika dan aturan.
"Supaya tidak ada pelayanan yang tidak baik dan perlindungan kepada masyarakat, kita menyatakan harus dibentuk Dewan Advokat Nasional," ujarnya.
Ia menjelaskan, Dewan Advokat Nasional nantinya akan memiliki fungsi pengawasan terhadap seluruh advokat serta menangani pelanggaran kode etik. Selain itu, Peradi SAI juga mengusulkan pembentukan Dewan Pengawas Advokat yang akan berperan memperkuat sistem kontrol profesi.
"Artinya pengawas di sana adalah supaya bisa melihat, mengontrol dan memperhatikan tindak-tanduk advokat. Jadi advokat tidak bisa lagi seenaknya," tutur Juniver.
Ia menegaskan kedua lembaga tersebut akan memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi dalam sistem check and balance.
Selain itu, Peradi SAI juga mengusulkan adanya badan khusus untuk sertifikasi dan pendidikan advokat dalam revisi UU tersebut.
Juniver mengklaim usulan yang disampaikan pihaknya mendapat respons positif dari Komisi III DPR RI.
"Responsnya sangat positif dan mereka setuju. Ya harus ada dewan pengawas, kemudian dewan kehormatan juga harus dibentuk," katanya.*
(in/dh)
MEDAN Kuliner malam di Kota Medan selalu punya daya tarik tersendiri, terutama bagi pecinta seafood. Beragam pilihan tempat makan pinggi
PARIWISATA
JAKARTA Bank Indonesia (BI) mengambil langkah baru dengan meningkatkan remunerasi atau bunga atas pengelolaan kas pemerintah. Kebijakan
EKONOMI
JAKARTA Isu perombakan kabinet atau reshuffle di jajaran Menteri Keuangan kembali mencuat di tengah dinamika ekonomi nasional. Nama ekon
POLITIK
JAKARTA Di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI), muncul konsep baru yang disebut AI Sandwich sebagai pendekatan agar ma
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah belum berencana mengisi posisi dua wakil menteri (wame
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengingatkan kembali pesan Presiden Prabowo Subianto yang secara berulang mene
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings tidak mempermasalahkan
EKONOMI
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi usulan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai terkait pembukaan peluang
POLITIK
MEDAN Sumatera Utara memiliki banyak destinasi camping yang menarik dan mudah dijangkau dari Kota Medan. Lokasilokasi ini menawarkan peng
PARIWISATA
JAKARTA Komisi II DPR RI berencana mengunjungi sejumlah partai politik, baik yang memiliki kursi di parlemen maupun partai nonparlemen, un
POLITIK