BPA Luncurkan BPA Fair 2026, Dorong Optimalisasi Lelang Aset Negara dengan Target Rp100 Miliar Lebih
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
JAKARTA – Perkumpulan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI) mengusulkan pembentukan Dewan Advokat Nasional dalam revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Usulan ini disampaikan langsung dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/4/2026).
Ketua Dewan Pembina DPN Peradi SAI, Juniver Girsang, mengatakan revisi UU Advokat sudah mendesak dilakukan karena aturan yang ada dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan profesi advokat saat ini.
"Kita mengusulkan memang Undang-Undang Advokat ini harus dilakukan perubahan mengingat sudah ketinggalan," kata Juniver.Baca Juga:
Menurut Juniver, saat ini jumlah advokat semakin banyak, namun pengawasan terhadap praktik profesi dinilai belum optimal. Karena itu, diperlukan lembaga khusus yang dapat mengontrol dan memastikan pelayanan hukum kepada masyarakat berjalan sesuai etika dan aturan.
"Supaya tidak ada pelayanan yang tidak baik dan perlindungan kepada masyarakat, kita menyatakan harus dibentuk Dewan Advokat Nasional," ujarnya.
Ia menjelaskan, Dewan Advokat Nasional nantinya akan memiliki fungsi pengawasan terhadap seluruh advokat serta menangani pelanggaran kode etik. Selain itu, Peradi SAI juga mengusulkan pembentukan Dewan Pengawas Advokat yang akan berperan memperkuat sistem kontrol profesi.
"Artinya pengawas di sana adalah supaya bisa melihat, mengontrol dan memperhatikan tindak-tanduk advokat. Jadi advokat tidak bisa lagi seenaknya," tutur Juniver.
Ia menegaskan kedua lembaga tersebut akan memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi dalam sistem check and balance.
Selain itu, Peradi SAI juga mengusulkan adanya badan khusus untuk sertifikasi dan pendidikan advokat dalam revisi UU tersebut.
Juniver mengklaim usulan yang disampaikan pihaknya mendapat respons positif dari Komisi III DPR RI.
"Responsnya sangat positif dan mereka setuju. Ya harus ada dewan pengawas, kemudian dewan kehormatan juga harus dibentuk," katanya.*
(in/dh)
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Saiful Bahri alias Pon (47), kurir narkotika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Rancangan UndangUndan
POLITIK
BATU BARA Wacana pemekaran wilayah yang mengusung pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur kembali memantik perhatian publik. Kali ini
POLITIK
JAKARTA Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan energi nasional melalui diversifikasi bauran energi, termasuk opsi pengembangan P
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi survival mode ekonomi di tengah
EKONOMI
MEDAN Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya perusahaan menyesuaikan penugasan peserta magang dengan latar be
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai kebutuhan hingga 19.000 e
EKONOMI
JAKARTA Tim penasihat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyampaikan keberatan atas perce
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026 diper
PEMERINTAHAN