Lawan Teror Pinjol Ilegal, PWI dan AFPI Bekali Wartawan lewat Workshop Jurnalistik
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat bersama Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) memperkuat kolaborasi dalam
NASIONAL
TANJUNGBALAI — Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menyerahkan secara simbolis Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2026 serta tagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kepada seluruh kecamatan dan kelurahan se-Kota Tanjungbalai, Senin, 20 April 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota Tanjungbalai itu dihadiri pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta lurah.
Penyerahan tersebut disebut sebagai langkah awal untuk memperkuat capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026.Baca Juga:
Mahyaruddin menegaskan bahwa pajak daerah, khususnya PBB-P2 serta opsen PKB dan BBNKB, merupakan instrumen utama dalam membiayai pembangunan daerah.
Ia menyebut peningkatan kepatuhan pajak masyarakat menjadi kunci dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah.
"Semakin optimal penerimaan yang kita capai, maka semakin besar kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan secara mandiri tanpa bergantung pada dana pusat," ujar Mahyaruddin.
Ia menekankan bahwa dana pajak akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, hingga program sosial.
Dalam arahannya, Mahyaruddin menyatakan target PBB-P2 dan pajak kendaraan tahun 2026 bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan kewajiban yang harus dicapai.
Ia meminta camat dan lurah bertanggung jawab penuh atas capaian di wilayah masing-masing.
"Tidak perlu ada alasan rendahnya kesadaran masyarakat, yang kita butuh hasil capaian, bukan alasan," katanya.
Ia juga menginstruksikan distribusi SPPT PBB dan tagihan pajak kendaraan dilakukan paling lambat 30 Mei 2026.
Setelah batas waktu tersebut, SPPT yang tidak tersalurkan diminta segera dikembalikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD).
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat bersama Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) memperkuat kolaborasi dalam
NASIONAL
BANDA ACEH Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), menjemput kedatangan Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka di Bandara M
NASIONAL
ASAHAN Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin memimpin Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih sebagai bentuk penguatan semangat nasionalisme
PEMERINTAHAN
JAKARTA Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memaparkan hasil riset dan inovasi dalam 12 klaster kepada Presiden Prabowo Subianto di
NASIONAL
JAKARTA Tim kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, menegaskan bahwa permohonan prapera
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (BRT) atau Ru
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polda Metro Jaya merespons putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) yang tidak menerima gugatan praperadilan ke
NASIONAL
JAKARTA Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 yang mencapai 5,29 persen secara tahunan (yearonyear/yoy) mendapat apresiasi
EKONOMI
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap penyebab banyaknya kasus keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG).Kami melihat beberapa sebab,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku menjadi menteri paling tidak beruntung karena harus menghadapi berbagai t
EKONOMI