Wali Kota Tanjungbalai Temui Pedagang Pasar Bahagia, Sepakat Relokasi Mandiri Ditunda Tiga Hari: Kota Lebih Baik, Tidak Kumuh

TANJUNGBALAI — Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim kembali bertemu dengan para pedagang Pasar Bahagia dalam forum dialog yang digelar di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Senin, 20 April 2026.

Pertemuan tersebut membahas rencana relokasi pedagang ke lokasi baru yang telah disiapkan pemerintah kota.

Dalam pertemuan itu, perwakilan pedagang menyampaikan sejumlah aspirasi, termasuk permintaan adanya regulasi yang jelas terkait relokasi, pendataan pedagang, serta kesiapan fasilitas di lokasi baru seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Baca Juga:

• Kejar PAD 2026, Wali Kota Tanjungbalai Pasang Target Pajak 100 Persen Tanpa Toleransi Keterlambatan

Mereka juga menegaskan tidak menolak relokasi, namun meminta kelengkapan sarana dan kepastian mekanisme penempatan lapak.

Koordinator pedagang menyebut terdapat sekitar 160 pelaku usaha mikro dan pedagang kaki lima di kawasan tersebut.

Dari jumlah itu, sekitar 60 pedagang disebut berhak menempati lapak baru melalui mekanisme undian atau pencabutan nomor.

Menanggapi hal tersebut, Mahyaruddin menegaskan bahwa pemerintah kota tidak memiliki niat menggusur pedagang, melainkan melakukan penataan kawasan agar lebih tertib dan tidak mengganggu aktivitas lalu lintas.

"Saya tidak pernah menolak aspirasi masyarakat. Niat saya bagaimana Tanjungbalai ini jauh lebih baik, tidak kumuh," ujar Mahyaruddin.

Ia menyebut, pertemuan dengan pedagang telah dilakukan beberapa kali untuk mencari titik temu.

Menurutnya, keberadaan pedagang di bahu jalan telah mengganggu fungsi ruang publik dan arus kendaraan.

"Kami bukan mau menggusur, tapi menata agar kawasan pasar lebih rapi dan jalan bisa digunakan sebagaimana mestinya," katanya.

Wali Kota juga menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen memprioritaskan warga lokal dalam penempatan lapak baru.

Kejar PAD 2026, Wali Kota Tanjungbalai Pasang Target Pajak 100 Persen Tanpa Toleransi Keterlambatan

Pemprov Sumut Tegaskan Kericuhan Usai Pelantikan KA KAMMI Tidak Terkait Urusan Pemerintahan

Pemerintah Serahkan DIM RUU PPRT ke DPR, Tegaskan Komitmen Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Indonesia Bidik Swasembada 8 Komoditas Pangan Strategis pada Juni 2026, Ini Daftarnya

KI Pusat Tekankan Urgensi Revisi UU KIP untuk Perkuat Keterbukaan Informasi Publik

KPK Serahkan Aset Koruptor Senilai Rp3,5 Miliar ke Lemhanas, Ini Rinciannya