Aturan Baru MBG: Kepala SPPG Wajib Standby Jam 2 Pagi, Dapur Bisa Dilarang Memasak
JAKARTA Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat aturan operasional dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu
NASIONAL
Oleh:Natalius Pigai
BERBAGAI instrumen HAM internasional baik deklarasi umum tentang Hak Asasi manusia (DUHAM), Kovenan dan konvensi PBB pada tiap preambule atau pembukaan selalu menegaskan 3 kewajiban utama negara yakni:
1). State obligation to respect on human rights. 2). state obligation to protect on human rights. 3). state obligation to fulfill on human rights need.Baca Juga:
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan pangan (rights to food) sebagai kewajiban (state obligation) pemerintah.
Oleh karena itu tidak boleh ada yang boleh meniadakan, mengurangi atau menghalangi kebutuhan dasar manusia (fundamental rights).
Sejalan dengan prinsip di atas kebijakan negara dalam pemenuhan kebutuhan HAM (fulfill on human rights need) yang dibutuhkan adalah pengawasan, evaluasi agar kualitas kebijakan terkontrol (quality control), bukan disebut pelanggaran ham jika dalam proses pembangunan.
Kalau ada temuan pelanggaran hukum maka di bawah ke ranah pidana bukan pelanggaran HAM. Sekali lagi karena sedang dalam proses pembangunan.
Makan Bergizi Gratis itu dalam konteks HAM masih on going to process of achieving human right.
Program Makan bergizi gratis adalah Proses Pembangunan dalam mewujudkan tercapainya standar HAM.
Oleh karena itu tidak boleh disebut pelanggaran HAM.
Sesuatu yang sedang diproses tidak boleh dinilai sebagai pelanggaran HAM. Tetapi perlu penilaian yang bersifat evaluasi.
Mewujudkan hak asasi manusia adalah upaya global yang berkelanjutan yang berfokus pada memastikan martabat, kesetaraan, dan kebebasan dan terpenuhinya kebutuhan mendasar bagi semua individu tanpa diskriminasi.
JAKARTA Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat aturan operasional dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mempertanyakan polemik rencana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membangun kembali rumah w
PEMERINTAHAN
DAIRI Polisi mengungkap fakta baru dalam kasus dugaan penyiksaan terhadap dua anak berusia 7 dan 6 tahun di Kabupaten Dairi, Sumatera Ut
HUKUM DAN KRIMINAL
OlehJannus TH SiahaanDEMOKRASI sering diberi parameter dengan halhal yang mudah terlihat, seperti pemilu yang berlangsung secara rutin, pa
OPINI
JAKARTA Bank Mandiri kembali menghadirkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2026 sebagai salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku Usaha
EKONOMI
JAKARTA Dalam ajaran Islam, amalan seseorang terputus ketika meninggal dunia, kecuali beberapa amal yang pahalanya tetap mengalir.Salah
AGAMA
ASAHAN Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menyambut kedatangan Panglima Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan atau Pang
PEMERINTAHAN
ASAHAN Wakil Bupati Asahan Rianto, S.H., M.A.P., resmi membuka Program Pemagangan Nasional Tahun 2026 Kementerian Ketenagakerjaan Republ
PEMERINTAHAN
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., bersama Bupati Asahan dan Komandan Batalyon Infanteri (Danyon
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menghadiri peresmian pengembangan operasional produksi PT Un
PEMERINTAHAN