Hak Atas Pangan 'MBG' adalah Hak Asasi Manusia

Ini berdasarkan kerangka internasional dengan untuk melindungi masyarakat rentan dan menegakkan akuntabilitas di seluruh dunia.

Jalur-jalur yang sedang ditempuh untuk mencapai hak asasi manusia meliputi memperkuat kerangka perjanjian Internasional melindungi warga negara dari pelanggaran, dan memenuhi kebutuhan dasar seperti perawatan kesehatan dan perumahan dan makanan, pendidikan. Termasuk Makan Bergizi Gratis.

Lembaga-lembaga seperti Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan standar, memantau krisis, dan memberikan bantuan teknis untuk meningkatkan sistem pembangunan berbasis HAM.

Soal Pangan, kesehatan, pendidikan adalah program yang diakui secara global sehingga terus membentuk legislasi modern untuk mengintegrasikan dengan Pembangunan Berkelanjutan Agenda 2030 ( SDGS)

Kerangka hak asasi manusia pada dasarnya terkait dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB.

Pencapaian tujuan-tujuan ini membutuhkan pendekatan "Ekonomi Hak Asasi Manusia", yang secara aktif memprioritaskan kesetaraan sosial dan pemberantasan kemiskinan.

Kebijakan MBG secara sengaja berfokus pada mereka yang paling tertinggal terlebih dahulu, berupaya menuju pemberdayaan dan inklusif bagi kaum muda, dan kelompok-kelompok yang terpinggirkan.

Landasan Konstitusi

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Prof Dr. Rachmat Pambudy menyampaikan bahwa pangan adalah hak asasi manusia sesuai instrumen hukum yang mengatur tentang pangan.

Pandangan Prof Pambudi dilandasi berbagai landasan konstitusional dan aturan hukum nasional yang menjadi pedoman pembangunan pangan sebagai pemenuhan kebutuhan pangan nasional.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menegaskan bahwa pemenuhan pangan adalah hak asasi setiap warga negara.

Negara menjamin hak atas pangan dan gizi melalui pilar ketersediaan, keterjangkauan, dan kelayakan, untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan nasional.

BGN Tahan Penambahan Dapur MBG, Fokus Evaluasi dan Validasi Penerima Manfaat

Satgas PRR Dorong Percepatan Pemulihan Pascabencana di Sumatera, Pemerintah Tekan Percepatan Anggaran

Aksi Tolak MBG Disorot, BEM Bersatu Curigai Ada Kepentingan Politik di Baliknya

Elza Syarief Mundur dari Tim Hukum Sony Sonjaya, Soroti Dugaan Ketidakjujuran dalam Kasus MBG

BEM Bersatu Angkat Bicara, Tolak Gerakan Mahasiswa Dijadikan Kendaraan Politik

Pusaran Kasus MBG Meluas, Kejagung Dalami 26 Nama Lewat Pemeriksaan Sony Sonjaya