Mahasiswa UT dan Warga Dicegat Polisi di Gerbang Pemuda, Massa Minta Akses ke DPR Dibuka
JAKARTA Sejumlah mahasiswa Universitas Terbuka (UT) bersama warga lainnya tertahan saat hendak menuju Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat,
PERISTIWA
Oleh:Natalius Pigai
BERBAGAI instrumen HAM internasional baik deklarasi umum tentang Hak Asasi manusia (DUHAM), Kovenan dan konvensi PBB pada tiap preambule atau pembukaan selalu menegaskan 3 kewajiban utama negara yakni:
1). State obligation to respect on human rights. 2). state obligation to protect on human rights. 3). state obligation to fulfill on human rights need.Baca Juga:
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan pangan (rights to food) sebagai kewajiban (state obligation) pemerintah.
Oleh karena itu tidak boleh ada yang boleh meniadakan, mengurangi atau menghalangi kebutuhan dasar manusia (fundamental rights).
Sejalan dengan prinsip di atas kebijakan negara dalam pemenuhan kebutuhan HAM (fulfill on human rights need) yang dibutuhkan adalah pengawasan, evaluasi agar kualitas kebijakan terkontrol (quality control), bukan disebut pelanggaran ham jika dalam proses pembangunan.
Kalau ada temuan pelanggaran hukum maka di bawah ke ranah pidana bukan pelanggaran HAM. Sekali lagi karena sedang dalam proses pembangunan.
Makan Bergizi Gratis itu dalam konteks HAM masih on going to process of achieving human right.
Program Makan bergizi gratis adalah Proses Pembangunan dalam mewujudkan tercapainya standar HAM.
Oleh karena itu tidak boleh disebut pelanggaran HAM.
Sesuatu yang sedang diproses tidak boleh dinilai sebagai pelanggaran HAM. Tetapi perlu penilaian yang bersifat evaluasi.
Mewujudkan hak asasi manusia adalah upaya global yang berkelanjutan yang berfokus pada memastikan martabat, kesetaraan, dan kebebasan dan terpenuhinya kebutuhan mendasar bagi semua individu tanpa diskriminasi.
JAKARTA Sejumlah mahasiswa Universitas Terbuka (UT) bersama warga lainnya tertahan saat hendak menuju Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat,
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting melalui dua pendekatan, yak
KESEHATAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumut memperkuat sinergi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) membubarkan diri dan meninggalkan area depan Gedung DPR/M
PERISTIWA
JAKARTA DPR RI menyetujui Sarjito sebagai calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Dewan Komisioner Otorita
EKONOMI
JAKARTA Pimpinan DPR RI menyatakan siap mengundurkan diri apabila Rancangan UndangUndang atau RUU Perampasan Aset tidak disahkan dalam
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong Bank Sumut dan Perumda Tirtanadi untuk membuka peluang melantai di
PEMERINTAHAN
BATU BARA Kepedulian terhadap sesama ditunjukkan Pemerintah Desa (Pemdes) Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Sumatera
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Persoalan pendidikan di Aceh dinilai tidak sematamata berkaitan dengan kekurangan regulasi. Aceh justru memiliki sejumlah la
PENDIDIKAN
JAKARTA Komisi III DPR RI menyampaikan perkembangan pembahasan Rancangan UndangUndang atau RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna DP
HUKUM DAN KRIMINAL