LHOKSEUMAWE – Pemerintah Aceh akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus guna memastikan penyaluran bantuan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu berjalan sesuai sasaran.
Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dalam rapat terbatas penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026, yang digelar di kediaman resmi Gubernur di Kota Lhokseumawe, Sabtu (26/7).
Dalam arahannya, Gubernur yang akrab disapa Mualem tersebut menekankan pentingnya ketepatan sasaran dan transparansi dalam program bantuan perumahan, menyusul adanya temuan di lapangan terkait praktik pengutipan biaya dan penerima bantuan yang tidak memenuhi kriteria.
Baca Juga:
"Kalau penerima rumah layak huni tidak tepat sasaran, harus dibatalkan dan dialihkan. Jangan sampai mengulang kesalahan yang sama," tegas Mualem di hadapan peserta rapat.
Mendampingi Gubernur, Plt Sekretaris Daerah Aceh, M Nasir Syamaun, menjelaskan bahwa Satgas ini akan berperan aktif dalam seluruh tahapan program, mulai dari proses verifikasi data, pencocokan lapangan, hingga pengawasan pembangunan fisik rumah.
Baca Juga:
"Isu bantuan yang tidak tepat sasaran, seperti rumah layak huni, perlu penanganan khusus. Kita akan bentuk Satgas di tingkat kabupaten/kota agar pengawasan dilakukan langsung, bukan hanya administratif," ujar Nasir usai rapat.
Pembentukan satgas ini direncanakan dimulai pada akhir tahun 2025, dan ditargetkan sudah aktif secara penuh paling lambat pada awal 2026, beriringan dengan pelaksanaan program berbasis APBA tahun anggaran baru.
Rapat terbatas juga dihadiri oleh Kepala Bappeda Aceh, Husnan, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Reza Saputra, yang turut memberikan masukan terkait integrasi pengawasan program dengan sistem perencanaan anggaran berbasis kinerja.
Selain membahas satgas, pertemuan tersebut juga digunakan untuk mematangkan rencana program kerja seluruh satuan kerja perangkat Aceh (SKPA) dalam menyusun APBA 2026 agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di lapangan.*
(km/a008)
MAKASSAR Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) agar tepat sa
Ekonomi
JAKARTA Bertepatan dengan Milad ke50 Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi meluncurka
Ekonomi
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, menegaskan bahwa kesepakatan pertukaran data antara Indonesi
Ekonomi
JAKARTA Wakil Presiden ke13 Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma&039ruf Amin, m
Nasional
JAKARTA Wakil Presiden ke13 RI yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma&039ruf Amin,
Pemerintahan
JAKARTA Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mengingatkan pemerintah agar penerapan kebijakan perpajakan digital, termasuk pajak e
Ekonomi
TAPANULI SELATAN Dalam tatanan demokrasi modern, keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media menjadi bagian tak terpisahkan da
Komunitas
BANDA ACEH Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), Prof. Dr. Khair
Pendidikan
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI, KH. Ma&039ruf Amin, memberikan tanggapan positif terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang
Nasional
LABUHANBATU SELATAN Satu lagi langkah nyata ditunjukkan oleh wakil rakyat dalam mewujudkan akses pendidikan yang inklusif dan berkeadila
Pendidikan