LHOKSEUMAWE – Pemerintah Aceh akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus guna memastikan penyaluran bantuan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu berjalan sesuai sasaran.
Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dalam rapat terbatas penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026, yang digelar di kediaman resmi Gubernur di Kota Lhokseumawe, Sabtu (26/7).
Dalam arahannya, Gubernur yang akrab disapa Mualem tersebut menekankan pentingnya ketepatan sasaran dan transparansi dalam program bantuan perumahan, menyusul adanya temuan di lapangan terkait praktik pengutipan biaya dan penerima bantuan yang tidak memenuhi kriteria.
Baca Juga:
"Kalau penerima rumah layak huni tidak tepat sasaran, harus dibatalkan dan dialihkan. Jangan sampai mengulang kesalahan yang sama," tegas Mualem di hadapan peserta rapat.
Mendampingi Gubernur, Plt Sekretaris Daerah Aceh, M Nasir Syamaun, menjelaskan bahwa Satgas ini akan berperan aktif dalam seluruh tahapan program, mulai dari proses verifikasi data, pencocokan lapangan, hingga pengawasan pembangunan fisik rumah.
Baca Juga:
"Isu bantuan yang tidak tepat sasaran, seperti rumah layak huni, perlu penanganan khusus. Kita akan bentuk Satgas di tingkat kabupaten/kota agar pengawasan dilakukan langsung, bukan hanya administratif," ujar Nasir usai rapat.
Pembentukan satgas ini direncanakan dimulai pada akhir tahun 2025, dan ditargetkan sudah aktif secara penuh paling lambat pada awal 2026, beriringan dengan pelaksanaan program berbasis APBA tahun anggaran baru.
Rapat terbatas juga dihadiri oleh Kepala Bappeda Aceh, Husnan, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Reza Saputra, yang turut memberikan masukan terkait integrasi pengawasan program dengan sistem perencanaan anggaran berbasis kinerja.
Selain membahas satgas, pertemuan tersebut juga digunakan untuk mematangkan rencana program kerja seluruh satuan kerja perangkat Aceh (SKPA) dalam menyusun APBA 2026 agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di lapangan.*
(km/a008)
DENPASAR Dalam rangka mengantisipasi potensi aksi unjuk rasa lanjutan, sebanyak 1.521 personel Polda Bali mengikuti apel siaga di halaman
Pemerintahan
JAKARTA Meski namanya belum sepopuler tanaman herbal lainnya, daun patikan kebo atau yang dikenal juga sebagai asthma plant ternyata menyi
Kesehatan
YOGYAKARTA Universitas Gadjah Mada (UGM) menyampaikan seruan moral atas eskalasi krisis sosialpolitik dan gelombang aksi massa yang terja
Nasional
TANGERANG Kabupaten Simalungun kembali mencatat prestasi membanggakan dalam ajang nasional. Dalam gelaran Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2025,
Ekonomi
JAKARTA Aksi penjarahan yang terjadi di sejumlah titik dalam beberapa hari terakhir menuai perhatian serius dari berbagai pihak. Salah sat
Agama
PADANGSIDIMPUAN Pengadilan Negeri (PN) Padangsidimpuan kembali menunda sidang pembacaan vonis terhadap terdakwa kasus judi Togel, Gunawan
Berita
JAKARTA Partai NasDem resmi menonaktifkan dua anggota DPR RI, yaitu Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, karena pernyataan publik mereka yang
Politik
PADANGSIDIMPUAN Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel), Kodir Pohan, mengucapkan selamat atas terpi
Nasional
KUTAI KARTANEGARA PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di wilaya
Ekonomi
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyampaikan temuan penting usai melakukan pemantauan terhadap eskalasi aksi unju
Nasional