Kemnaker Genjot Kesiapan Lulusan Hadapi Era AI dan Green Jobs
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat pembekalan mahasiswa Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) untuk menghadapi p
NASIONAL
BADUNG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Badung menjalin kerja sama strategis dengan dunia akademik melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Bali.
Penandatanganan dilakukan oleh Sutrisno Margi Utomo, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Badung, dan Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd., Dekan FHIS Undiksha.
Kegiatan ini berlangsung di Aula Kejari Badung, Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto No. 5, dan disaksikan langsung oleh Dr. Ketut Sumedana, S.H., M.H. (Kepala Kejati Bali), jajaran pimpinan Kejati Bali, perwakilan Pemkab Badung, unsur DPRD, TNI/Polri, akademisi, serta tokoh masyarakat.
Meningkatkan Kualitas SDM dan Kesadaran Hukum
MoU ini menjadi tonggak penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan, serta memperluas ruang partisipasi kalangan akademisi dalam penguatan sistem hukum nasional.
Dalam sambutannya, Kajari Badung menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan wujud nyata dukungan Kejaksaan terhadap penguatan kapasitas intelektual, kajian ilmiah, riset hukum, serta pengabdian masyarakat yang terintegrasi antara aparat penegak hukum dan dunia kampus.
"Kami ingin membangun kolaborasi nyata untuk memperkuat pemahaman hukum di masyarakat, serta membuka ruang kontribusi akademik dalam proses reformasi hukum yang sedang berjalan," tegas Sutrisno.
Momentum kerja sama ini juga sejalan dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang sedang berlangsung. Kejari Badung menggarisbawahi pentingnya kontribusi pemikiran dari kalangan akademisi dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih integratif, efisien, dan berkeadilan.
RUU KUHAP yang baru diharapkan dapat menjadi instrumen kuat dalam mencegah penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dan membangun kembali kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia.
Nota kesepahaman ini merupakan implementasi dari Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: Per-013/A/JA/11/2017 tentang Strategi Kepemimpinan, khususnya Pasal 6 huruf d, yang mengamanatkan sinergi Kejaksaan dengan perguruan tinggi sebagai sarana peningkatan kualitas kelembagaan, SDM, serta dukungan kajian ilmiah.
Dengan kerja sama ini, Kejari Badung dan FHIS Undiksha berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan bersama dalam bentuk magang, seminar, lokakarya, riset hukum, dan pengembangan sumber daya manusia, sebagai bagian dari kontribusi bersama membangun hukum yang lebih progresif.*
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat pembekalan mahasiswa Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) untuk menghadapi p
NASIONAL
MEDAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan mengumumkan pemberhentian Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (P
POLITIK
BEKASI Kereta Api (KA) Jarak Jauh bertabrakan dengan KRL Commuter Line di sekitar Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Senin malam, 27 April
PERISTIWA
BINJAI Hanya berhenti beroperasi selama beberapa hari karena viral di media sosial, praktik judi togel yang beralamat di Pasar 2 Titi Pa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menggeledah kantor Satuan Kerja Perumahan dan Kawas
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) memintai keterangan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I Sumut, P
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan
EKONOMI
MEDAN Mantan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara, Askani, menegaskan tidak terjadi perubahan status Hak G
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) Badri Munir Sukoco me
PENDIDIKAN
TANGERANG Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menegaskan komitmennya menindak tegas pegawai lembaga pemasyarakatan
HUKUM DAN KRIMINAL