Bupati Pati Minta Maaf Usai Ricuh Aksi Warga Tolak Kenaikan PBB 250 Persen

PATI — Bupati Pati, Sudewo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas insiden kericuhan yang terjadi pada Selasa (5/8) di halaman Kantor Bupati Pati, Jawa Tengah.

Insiden tersebut terjadi saat sekelompok warga menyuarakan penolakan terhadap kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Dalam pernyataan yang disampaikan melalui akun Instagram resminya, Sudewo mengakui bahwa kebijakan pemerintah daerah serta pernyataannya dalam beberapa waktu terakhir telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Baca Juga:

• Viral Komunitas Bermain Diminta Rp 1,9 Juta di GBK, Pihak Pengelola Klarifikasi: Nonkomersil Tak Dikenakan Tarif
• Warga Nusa Puri Kampial Kembali Datangi PDAM, Tuntut Hentikan Penyambungan Pipa oleh Pengembang Lain

"Saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas kericuhan yang terjadi. Kami tidak berniat melakukan perampasan, hanya ingin memastikan ketertiban agar tidak mengganggu jalannya rangkaian Hari Jadi Kabupaten Pati dan peringatan 17 Agustus mendatang," ujarnya.

Ia juga mengklarifikasi ucapannya yang sempat dianggap menantang masyarakat untuk berdemo.

Baca Juga:

• Ratusan Warga Desa Aek Libung Tuntut Kepala Desa Dinonaktifkan, Tuduh Arogan dan Tak Transparan

"Saya juga minta maaf untuk ucapan saya yang menyinggung soal jumlah massa aksi. Pernyataan itu bukanlah bentuk tantangan kepada rakyat, melainkan kekhawatiran agar aksi tidak ditunggangi oleh kepentingan lain di luar substansi," tambahnya.

Terkait kebijakan kenaikan PBB-P2 yang disebut mencapai hingga 250 persen, Bupati Sudewo menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan batas maksimal, dan tidak berlaku untuk seluruh wajib pajak.

Menurutnya, sebagian besar warga mengalami penyesuaian tarif di bawah angka tersebut.

Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut akan dikaji ulang dan terbuka untuk evaluasi berdasarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

"Kami menyadari bahwa di awal masa pemerintahan ini, masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami akan membuka ruang dialog dan menerima masukan dari masyarakat demi perbaikan bersama," katanya.

Pemerintah Kabupaten Pati sebelumnya menyatakan bahwa penyesuaian tarif PBB dilakukan setelah 14 tahun tidak mengalami kenaikan.

Selain itu, dibandingkan dengan daerah sekitar, penerimaan PBB-P2 di Pati dinilai masih rendah.

Kebijakan ini diharapkan dapat membantu pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah secara berkelanjutan.

Kericuhan yang terjadi pada 5 Agustus lalu dipicu oleh langkah aparat Satpol PP yang memindahkan tumpukan kardus berisi air minum milik warga yang akan digunakan untuk aksi unjuk rasa.

Tindakan tersebut atas instruksi Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, Riyoso, dan Plt Kepala Satpol PP, Sriyatun.

Warga yang tergabung dalam Aksi Masyarakat Pati Bersatu menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pembatasan terhadap aspirasi publik.

Adu argumen pun terjadi antara warga dan Riyoso, yang videonya sempat viral di media sosial.

Dalam pernyataannya, Riyoso menegaskan bahwa langkah penertiban dilakukan semata-mata untuk menjaga ketertiban umum.

"Kami tidak melarang penggalangan dana ataupun aksi damai. Hanya saja, kami meminta agar semua kegiatan tetap sesuai dengan ketentuan dan tidak mengganggu fasilitas umum," ujarnya.

Sebagai bentuk lanjutan penolakan terhadap kebijakan kenaikan PBB, warga merencanakan aksi damai pada 13 Agustus 2025 di alun-alun Pati.

Inisiator aksi, Ahmad Husein, menyatakan bahwa gerakan ini bertujuan mendorong pemerintah agar lebih bijak dalam mengambil kebijakan fiskal yang berdampak langsung pada masyarakat kecil.

Pemerintah Kabupaten Pati menyatakan komitmennya untuk menjaga kondusivitas serta memastikan seluruh aspirasi dapat disampaikan secara tertib dan aman.*

(tm/a008)

Viral Komunitas Bermain Diminta Rp 1,9 Juta di GBK, Pihak Pengelola Klarifikasi: Nonkomersil Tak Dikenakan Tarif

Warga Nusa Puri Kampial Kembali Datangi PDAM, Tuntut Hentikan Penyambungan Pipa oleh Pengembang Lain

Ratusan Warga Desa Aek Libung Tuntut Kepala Desa Dinonaktifkan, Tuduh Arogan dan Tak Transparan