
Presiden Prabowo Setujui Percepatan Operasi Pasar Beras Sebesar 1,3 Juta Ton untuk Stabilisasi Harga
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan untuk percepatan operasi pasar beras dengan total volume 1,3 juta ton
EkonomiTAPANULI SELATAN – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Pemkab Tapsel) kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional dengan fokus penguatan di tingkat desa dan kelurahan.
Hal ini disampaikan secara resmi oleh Bupati Tapsel, H. Gus Irawan Pasaribu, saat membuka rapat koordinasi ketahanan pangan desa/kelurahan yang digelar di Aula Sarasi, Kantor Bupati Tapsel, Sipirok, Kamis (7/8).
Dalam sambutannya, Bupati Gus Irawan menyampaikan bahwa alokasi Dana Desa tahun 2025 akan difokuskan sebesar 20 persen untuk mendukung program ketahanan pangan.
Baca Juga:
Langkah ini sejalan dengan regulasi Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2024 dan Keputusan Menteri Desa PDT Nomor 3 Tahun 2025.
"Ketahanan pangan bukan hanya menjadi prioritas pemerintah pusat, tetapi juga merupakan program super prioritas di Kabupaten Tapsel. Mengingat hampir 60 persen masyarakat kami bergantung pada sektor pertanian, maka keberhasilan program ini sangat krusial bagi kesejahteraan warga," ujar Gus Irawan.
Baca Juga:
Rapat koordinasi ini diadakan sebagai upaya untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah dalam pemanfaatan Dana Desa agar tepat sasaran dan efektif.
Bupati juga menekankan pentingnya koordinasi yang solid antara Kepala Desa, Camat, dan Pemerintah Kabupaten dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul di lapangan.
"Jika ada kendala di tingkat desa atau kelurahan, penyelesaian harus dimulai dari kecamatan sebelum dibawa ke tingkat kabupaten. Kepala desa adalah ujung tombak pelaksanaan program, dan camat memiliki peran aktif dalam monitoring serta evaluasi," tambahnya.
Lebih lanjut, Bupati Gus Irawan menegaskan bahwa meskipun sebagian besar desa telah mengesahkan APBDes 2025, penyesuaian alokasi Dana Desa tetap dapat dilakukan demi mengoptimalkan program ketahanan pangan.
Selain rapat koordinasi ketahanan pangan, acara tersebut juga diisi dengan sosialisasi program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) kepada para kepala desa dan lurah.
Program ini bertujuan memberikan pengakuan terhadap pengalaman kerja serta pendidikan nonformal, guna meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur desa dalam menjalankan tugasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Jafar Syahbudin Ritonga, para asisten dan staf ahli, pimpinan OPD, camat, stakeholder terkait, serta seluruh kepala desa dan lurah se-Kabupaten Tapanuli Selatan.
Pemkab Tapsel berharap dengan sinergi dan koordinasi yang baik, program ketahanan pangan ini dapat memberikan dampak positif nyata, seperti penurunan angka kemiskinan, pengangguran, dan kelaparan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh.*
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan untuk percepatan operasi pasar beras dengan total volume 1,3 juta ton
EkonomiTAPANULI TENGAH Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 5,3 mengguncang wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah pada Kamis malam, pukul 22.29 WIB
PeristiwaPADANGSIDIMPUAN Warga Jalan Sihoring Koring, Kelurahan Batang Ayumi Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, Sumater
PeristiwaJAKARTA Dalam rangka mendukung program nasional penyediaan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Kementerian Dala
EkonomiJAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyambut positif tren konsumen yang belakangan ini lebih memilih membeli beras d
EkonomiSEMARANG Mantan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau yang akrab disapa Mbak Ita, menyampaikan pembelaan dalam sidang lan
Hukum dan KriminalJAKARTA Sidang lanjutan kasus dugaan pengancaman dan pemerasan dengan terdakwa artis Nikita Mirzani kembali digelar di Pengadilan Negeri
EntertainmentJAKARTA Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) tengah melakukan penyelidikan awal terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam p
Hukum dan KriminalJAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan tengah melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksana
Hukum dan KriminalJAKARTA Pemerintah melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) membantah tudingan sejumlah pihak terkait dugaan manipulasi data pertumb
Ekonomi