SURABAYA – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur resmi menerbitkan Surat Edaran Bersama terkait penggunaan sound system, khususnya yang dikenal dengan istilah sound horeg.
Aturan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban, kenyamanan publik, serta mencegah potensi konflik sosial akibat penggunaan pengeras suara secara berlebihan.
Surat edaran tersebut tercantum dalam SE Bersama Nomor 300.1/6902/209.5/2025, Nomor SE/1/VIII/2025, dan Nomor SE/10/VIII/2025 yang ditandatangani pada 6 Agustus 2025.
Dokumen ini menjadi pedoman resmi dalam penggunaan pengeras suara di seluruh wilayah Jawa Timur.
Batasan Tingkat Kebisingan
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menjelaskan bahwa edaran ini mengatur batas tingkat kebisingan suara yang diperbolehkan.
Untuk kegiatan statis seperti pertunjukan seni, budaya, dan kegiatan kenegaraan di ruang terbuka maupun tertutup, intensitas suara maksimal adalah 120 dBA.
Sementara itu, untuk kegiatan non-statis seperti karnaval atau penyampaian pendapat di muka umum yang bersifat berpindah-pindah, batas kebisingan ditetapkan maksimal 85 dBA.
"Ini adalah upaya kami menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban umum. Masyarakat tetap dapat berkegiatan, namun dengan memperhatikan lingkungan sekitar," ujar Khofifah.
Kendaraan Pengangkut Wajib Uji KIR
Dalam surat edaran itu juga disebutkan bahwa kendaraan pengangkut sound system, baik dalam kegiatan statis maupun bergerak, wajib lolos Uji Kelayakan Kendaraan (KIR) sesuai aturan yang berlaku.
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Waas, mengklarifikasi mengenai pengadaan kendaraan dinas yang tercatat dalam anggaran Pemkot Medan sebesar R
PEMERINTAHAN
ACEH Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., didampingi Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo, S.I.K., melakukan
NASIONAL
JAKARTA Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas pelaku produsen yang menjual kebutu
EKONOMI
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP, Safaruddin, mendorong agar penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi III DPR RI menyepakati sejumlah poin penting dalam rapat khusus terkait kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordin
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pariwisata (Kemenpar) telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor SE/1/HK.01.03/MP/2026 untuk mengatur pelaksanaan keg
PARIWISATA
MEDAN Menyambut mudik Lebaran 2026, Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak memberikan solusi bagi warga yang khawatir terha
NASIONAL
JAKARTA Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Polri untuk mengungkap akt
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah memastikan pasokan komoditas pangan strategis atau sembako untuk perayaan Nyepi dan Idulfitri 1447 Hijriah dalam kond
EKONOMI
MEDAN Seorang pria berinisial MF (41), yang menjabat sebagai Kepala Lingkungan 19, Kelurahan Pulo Brayan, Kecamatan Medan Barat, Kota Me
HUKUM DAN KRIMINAL
