JAKARTA – Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pilkada 2024 akan dilaksanakan pada 27 Agustus 2025. Keputusan tersebut disepakati oleh Komisi II DPR RI setelah mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri.
Wakil Ketua Komisi II, Zulfikar Arse, mengungkapkan bahwa PSU ini diadakan khusus untuk daerah-daerah di mana kotak kosong memenangkan Pilkada. “Penyelenggaraan Pemungutan Suara Pemilihan Ulang gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2025,” jelas Zulfikar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2024).
Keputusan ini didasarkan pada Pasal 54D Undang-Undang Pilkada dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Anggaran untuk PSU ini akan dibebankan pada APBD daerah setempat, namun tidak menutup kemungkinan akan ada bantuan dari APBN.
Baca Juga:
Ketua KPU, Mochammad Afifuddin, menyatakan bahwa KPU akan memulai persiapan untuk PSU pada bulan Februari 2025, termasuk pembentukan jajaran ad hoc. “Jika kita mengambil opsi ini, maka tahapan persiapan dan lain-lain itu akan dimulai sekitar bulan Februari. Jadi di akhir Februari kita baru memulai tahapan, tentu kaitannya dengan persiapan pembentukan jajaran ad hoc dan seterusnya,” kata Afifuddin.
Sebelumnya, KPU telah menawarkan dua opsi tanggal untuk PSU, yakni 27 Agustus atau 24 September 2025, dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan dan persiapan yang matang.
Baca Juga:
(N/014)
JAKARTA Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) menegaskan belum ada kepastian soal kemungkinan Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Part
Politik
JAKARTA Langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan pengembalian empat pulau ke Provinsi Aceh menuai apresiasi dari pengamat politik
Politik
BATU BARA Masih dengan suasana bahagia atas pernikahan putri dari Bupati Batu Bara Bapak H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si, keluarga besar B
Seni dan Budaya
JAKARTA Musisi legendaris Fariz RM kembali menjalani proses hukum atas dugaan kasus kepemilikan dan peredaran narkotika. Sidang kedua d
Hukum dan Kriminal
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprov Sumut), M. Armand Effendy Pohan, menegaskan pentingnya peran gener
Pemerintahan
MEDAN Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Utara mengungkap 6 laporan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (T
Hukum dan Kriminal
SURABAYA Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kembali mencuat di Surabaya, Jawa Timur. Seorang pria bernama Nur Hidayat (49) diduga
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Sidang kasus dugaan suap Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekretaris Jende
Nasional
MEDAN Pemerintah Kota Medan membuka pintu kerja sama digitalisasi transportasi publik, dengan menyambut baik tawaran dari salah satu per
Pemerintahan
JAKARTA Perseteruan panas antara dokter kecantikan Reza Gladys dan artis kontroversial Nikita Mirzani terus berlanjut di jalur hukum. Me
Entertainment
