Pengabdian Tanpa Batas: Wabup Deli Serdang Sambut Mahasiswa IKM Lubuk Pakam
LUBUK PAKAM Pemerintah daerah dan tenaga kesehatan memiliki satu kesamaan pengabdian tulus untuk masyarakat. Hal ini ditegaskan Wakil B
PENDIDIKAN
JAKARTA – Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pilkada 2024 akan dilaksanakan pada 27 Agustus 2025. Keputusan tersebut disepakati oleh Komisi II DPR RI setelah mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri.
Wakil Ketua Komisi II, Zulfikar Arse, mengungkapkan bahwa PSU ini diadakan khusus untuk daerah-daerah di mana kotak kosong memenangkan Pilkada. “Penyelenggaraan Pemungutan Suara Pemilihan Ulang gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2025,” jelas Zulfikar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2024).
Keputusan ini didasarkan pada Pasal 54D Undang-Undang Pilkada dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Anggaran untuk PSU ini akan dibebankan pada APBD daerah setempat, namun tidak menutup kemungkinan akan ada bantuan dari APBN.
Ketua KPU, Mochammad Afifuddin, menyatakan bahwa KPU akan memulai persiapan untuk PSU pada bulan Februari 2025, termasuk pembentukan jajaran ad hoc. “Jika kita mengambil opsi ini, maka tahapan persiapan dan lain-lain itu akan dimulai sekitar bulan Februari. Jadi di akhir Februari kita baru memulai tahapan, tentu kaitannya dengan persiapan pembentukan jajaran ad hoc dan seterusnya,” kata Afifuddin.
Sebelumnya, KPU telah menawarkan dua opsi tanggal untuk PSU, yakni 27 Agustus atau 24 September 2025, dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan dan persiapan yang matang.
(N/014)
LUBUK PAKAM Pemerintah daerah dan tenaga kesehatan memiliki satu kesamaan pengabdian tulus untuk masyarakat. Hal ini ditegaskan Wakil B
PENDIDIKAN
BALIGE Pemerintah pusat resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Toba Pulp Lestari (TPL) beserta 27 perusahaan lain
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mulai merombak jajaran pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Keme
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah Aceh meraih Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026 sebagai pemerintah daerah kategori utama atas keberhasilannya
NASIONAL
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum Roy Riadi menilai perkara dugaan korupsi program Digitalisasi Pendidikan pengadaan Chromebook di Kementerian
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim Penyidik Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menetapkan ESK, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek penataan W
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Pemerintah Aceh mempercepat identifikasi dan penyiapan lahan untuk pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (H
PEMERINTAHAN
MEDAN Kasus kekerasan yang menewaskan seorang perempuan bernama Lina resmi memasuki meja hijau. Terdakwa David Chandra didakwa membunuh k
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR, Abdullah, menegaskan bahwa aparat yang menuduh pedagang es gabus menggunakan bahan spons harus mendapatk
NASIONAL
DENPASAR, BALI Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali kembali menunjukkan dukungan nyata terhadap Industri Kecil dan
EKONOMI