MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menegaskan komitmennya dalam memberantas penyalahgunaan narkoba dan aksi premanisme di wilayahnya.
Komitmen tersebut diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor bersama Kemenko Polhukam, BNN, TNI, Polri, Kejaksaan, serta berbagai lembaga vertikal lainnya.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sumut, Basarin Yunus Tanjung, usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Narkoba dan Penanganan Premanisme yang digelar di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (21/8/2025).
Baca Juga:
"Pemprov Sumut, sesuai arahan Pak Gubernur Bobby Nasution, telah menjalankan sejumlah langkah konkret. Antara lain, membentuk tim khusus pencegahan narkoba dengan sekretariat di Kesbangpol Sumut, dan memperkuat peran 4.500 lebih relawan yang tersebar di 19 kabupaten/kota," ujar Basarin.
Baca Juga:
Basarin juga menyampaikan bahwa pendekatan pencegahan dilakukan melalui edukasi kepada pelajar, baik secara langsung oleh tenaga pendidik maupun lewat platform digital.
Upaya lain seperti tes urine berkala, rehabilitasi korban penyalahgunaan, serta pengembangan Desa Bersinar (Bersih Narkoba) juga terus ditingkatkan.
Tak hanya itu, Pemprov juga akan mengoptimalkan fungsi dua fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah:
-RS Lau Simomo — akan dikembangkan sebagai pusat rehabilitasi narkotika.
- RS Jiwa Provinsi Sumut — segera membuka klinik khusus untuk penanganan ketergantungan zat adiktif.
Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi Kemenko Polhukam, Irjen Pol Desman Sujaya Tarigan, mengapresiasi langkah strategis yang telah diambil oleh Pemprov Sumut, termasuk penertiban tempat hiburan malam.
"Sumut termasuk yang aktif dalam pencegahan narkoba. Meskipun data BNN menyebutkan sekitar 10,49% penduduk terkena dampak penyalahgunaan narkoba, pemerintah daerah menunjukkan respons yang progresif," ujarnya.
Desman juga menegaskan bahwa Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang terbukti berafiliasi dengan praktik premanisme dan mengganggu ketertiban umum akan dibubarkan.
Hal ini merujuk pada UU No. 16 Tahun 2017 tentang Ormas, yang memberikan dasar hukum pencabutan izin hingga pembubaran secara resmi.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh perwakilan dari Kemenko Polhukam RI, Kodam I/Bukit Barisan, Polda Sumut, Kejati Sumut, Kesbangpol, Satpol PP, dan stakeholder lainnya.
Seluruh pihak sepakat bahwa penanggulangan narkoba dan premanisme membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat dan pemerintah.
"Sinergi menjadi kunci. Penegakan hukum dan edukasi harus berjalan beriringan agar Sumatera Utara benar-benar bersih dari narkoba dan bebas dari premanisme yang meresahkan masyarakat," tutup Basarin.*
JAKARTA Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, oleh Komisi Pemberantasan
Nasional
MEDAN (BITV) Fenomena baru tengah berkembang di kalangan generasi Z. Di tengah tekanan ekonomi yang kian kompleks, seperti kenaikan biaya
Nasional
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap empat anggota DPRD Medan yang sebelumn
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh
Kesehatan
JAKARTA Pengacara senior Sunan Kalijaga menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban atas dugaan pemukulan yang dialaminya usai menghadiri
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses penyelidikan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer Gerungan dari jabatannya sebagai Wakil Men
Politik
JAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA kembali dibuat antusias dengan hadirnya informasi mengenai program promosi saldo gratis se
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution memberikan penjelasan terkait belum dilantiknya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub)
Pemerintahan
YOGYAKARTA Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan tidak bertanggung jawab atas beredarnya foto ijazah yang disebut milik Presiden ke7
Hukum dan Kriminal
