Pemkab Asahan Gandeng UGM Dorong Pembangunan Kota Kisaran Berbasis Kajian Akademik

ASAHAN - Pemerintah Kabupaten Asahan mulai mengubah paradigma pembangunan Kota Kisaran dengan melibatkan kalangan akademisi untuk memperkuat tata kelola berbasis riset dan prinsip keberlanjutan. Melalui kerja sama strategis dengan Universitas Gadjah Mada (UGM), Pemkab Asahan menargetkan pembangunan yang tidak hanya mengandalkan data, tetapi juga kajian ilmiah yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dilakukan secara paralel dan daring antara Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, dan Rektor UGM, Prof. dr. Ova Emilia, Kamis (21/8/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Taufik menyampaikan pentingnya dukungan akademik dalam setiap perencanaan pembangunan daerah.

"Dukungan akademik dari UGM akan menjadi pijakan ilmiah dalam setiap perencanaan pembangunan. Kami ingin agar setiap kebijakan tidak hanya berbasis data, tetapi benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat," ujar Taufik.

MoU ini mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pemanfaatan hasil riset, hingga penyusunan kebijakan pembangunan yang selaras dengan prinsip keberlanjutan.

Sementara itu, perwakilan UGM, Awaluddin Laode, menegaskan komitmen kampus dalam mendukung agenda pembangunan Pemkab Asahan.

"Kami hadir sebagai mitra pembangunan, bukan hanya dalam bidang pendidikan, tetapi juga melalui riset dan pengabdian masyarakat. Kolaborasi ini adalah praktik nyata keterlibatan kampus dalam mendukung kemajuan wilayah," jelas Awaluddin.

Sebagai langkah awal implementasi kerja sama, tim Pemkab Asahan dan UGM meninjau lahan di Jalan Pabrik Benang yang akan dikembangkan sebagai kawasan strategis Kota Kisaran. Peninjauan ini bertujuan memastikan setiap rencana tata kota memiliki landasan akademik yang kuat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Kolaborasi ini diharapkan dapat membuka peluang baru bagi pembangunan yang lebih terukur dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat peran akademisi dalam proses pengambilan kebijakan publik.*

(ms/j006)