KPK Periksa 6 Saksi, Bupati Pati Sudewo Diduga Terlibat Pemerasan Caperdes
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menggali informasi mengenai penyerahan uang yang diduga digunakan untuk mempermudah pro
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Pemerintah terus mempercepat agenda transformasi digital di sektor publik melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) sebagai bagian dari program GovTech AI.
Upaya ini dipimpin langsung oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025.
Langkah strategis ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang ingin memastikan digitalisasi layanan publik berjalan lebih efisien, terintegrasi, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital, sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, memimpin rapat perdana komite tersebut pada Selasa (26/8) di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta Pusat.
Dalam keterangannya yang disampaikan melalui siaran pers Kementerian Komunikasi dan Digital, Luhut menyatakan bahwa implementasi GovTech AI memiliki potensi efisiensi anggaran yang sangat besar.
"Potensi efisiensi diperkirakan mencapai Rp350 triliun hingga Rp400 triliun. Ini akan sangat membantu pemerintah dalam menekan defisit anggaran hingga tahun 2026," ujar Luhut.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, yang menjabat sebagai Wakil Ketua II Komite, menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam percepatan transformasi digital nasional.
Menurut Meutya, keberhasilan penerapan GovTech AI membutuhkan dukungan dari berbagai instansi, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, hingga implementasi teknologi.
"Tim kami akan mengawal kebutuhan teknis dengan cermat, termasuk dalam pemilihan teknologi yang paling tepat untuk digunakan di tengah laju inovasi yang sangat dinamis," tutur Meutya.
Sebagai kementerian pengampu transformasi digital, Kementerian Komunikasi dan Digital bertanggung jawab dalam empat pilar utama pelaksanaan GovTech AI:
- Infrastruktur digital
- Aplikasi layanan publik berbasis digital
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menggali informasi mengenai penyerahan uang yang diduga digunakan untuk mempermudah pro
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengingatkan bahwa insentif senilai Rp 6 juta per hari yang diberikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuha
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang dan Korea Selatan pada awal April 2026 memberikan angin segar bagi Indonesia, di t
EKONOMI
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengeluarkan peringatan kepada 2.100 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tergabung
PEMERINTAHAN
TEHERAN Pada Kamis (2/4/2026), Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengklaim bahwa sistem pertahanan udara mereka berhasil menembak j
INTERNASIONAL
JAKARTA Dokter Tifauzia Tyassuma, yang akrab disapa dr. Tifa, akhirnya angkat bicara mengenai bujukan yang diterimanya terkait dengan ka
POLITIK
JAKARTA Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara Harli Siregar mengungkapkan langkah lanjut terkait kasus Amsal Christy Sitepu, y
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Ratusan Pendidik Ikuti Kegiatan yang Fokus pada Transformasi Pembelajaran Masa Depan Kisaran, Kamis (02/04/2026) pukul 10.00 WIB
PENDIDIKAN
ASAHAN Rabu (01/04/2026), Kantor Pusat PT Bank Sumut Medan menjadi lokasi kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Sumatera
PEMERINTAHAN
ASAHAN Pada hari Rabu (01/04/2026), di SDN 015927 Padang Sipirok Kecamatan Aek Ledong, Kabupaten Asahan, telah dilaksanakan kegiatan pen
PENDIDIKAN