JAKARTA – Pemerintah terus mempercepat agenda transformasi digital di sektor publik melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) sebagai bagian dari program GovTech AI.
Upaya ini dipimpin langsung oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025.
Langkah strategis ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang ingin memastikan digitalisasi layanan publik berjalan lebih efisien, terintegrasi, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital, sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, memimpin rapat perdana komite tersebut pada Selasa (26/8) di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta Pusat.
Dalam keterangannya yang disampaikan melalui siaran pers Kementerian Komunikasi dan Digital, Luhut menyatakan bahwa implementasi GovTech AI memiliki potensi efisiensi anggaran yang sangat besar.
"Potensi efisiensi diperkirakan mencapai Rp350 triliun hingga Rp400 triliun. Ini akan sangat membantu pemerintah dalam menekan defisit anggaran hingga tahun 2026," ujar Luhut.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, yang menjabat sebagai Wakil Ketua II Komite, menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam percepatan transformasi digital nasional.
Menurut Meutya, keberhasilan penerapan GovTech AI membutuhkan dukungan dari berbagai instansi, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, hingga implementasi teknologi.
"Tim kami akan mengawal kebutuhan teknis dengan cermat, termasuk dalam pemilihan teknologi yang paling tepat untuk digunakan di tengah laju inovasi yang sangat dinamis," tutur Meutya.
Sebagai kementerian pengampu transformasi digital, Kementerian Komunikasi dan Digital bertanggung jawab dalam empat pilar utama pelaksanaan GovTech AI:
- Infrastruktur digital
- Aplikasi layanan publik berbasis digital
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan bahwa adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Grati
Nasional
JAKARTA Operator stasiun pengisian bahan bakar minyak (BBM) swasta, Vivo Indonesia, mengumumkan seluruh stok bensin mereka telah habis. P
Peristiwa
MEDAN Kabar baik datang bagi para pencari kerja di Kota Medan. Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) me
Nasional
JAKARTA Kelompok ibu, anak muda, dan perempuan yang tergabung dalam Suara Ibu Indonesia mendesak pemerintah menghentikan program Makan B
Peristiwa
MEDAN Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui UPTD Khusus membuka penerimaan peg
Nasional
MEDAN Sosok politisi Hasyim, SE kembali mencuri perhatian publik setelah dinilai layak maju dalam kontestasi Pemilihan Wali Kota Medan m
Politik
PADANGSIDIMPUAN Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidimpuan kembali menggelar kegiatan penegakan Peraturan Daerah (Perda
Pemerintahan
JAKARTA Masalah skor kredit pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih menjadi kendala bagi masyara
Ekonomi
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan Indonesia tidak akan membuka kembali keran ekspor min
Ekonomi
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar seluruh dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyiapkan dua jenis lauk
Kesehatan
