JAKARTA – Pemerintah terus mempercepat agenda transformasi digital di sektor publik melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) sebagai bagian dari program GovTech AI.
Upaya ini dipimpin langsung oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025.
Langkah strategis ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang ingin memastikan digitalisasi layanan publik berjalan lebih efisien, terintegrasi, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Baca Juga:
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital, sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, memimpin rapat perdana komite tersebut pada Selasa (26/8) di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta Pusat.
Dalam keterangannya yang disampaikan melalui siaran pers Kementerian Komunikasi dan Digital, Luhut menyatakan bahwa implementasi GovTech AI memiliki potensi efisiensi anggaran yang sangat besar.
Baca Juga:
"Potensi efisiensi diperkirakan mencapai Rp350 triliun hingga Rp400 triliun. Ini akan sangat membantu pemerintah dalam menekan defisit anggaran hingga tahun 2026," ujar Luhut.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, yang menjabat sebagai Wakil Ketua II Komite, menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam percepatan transformasi digital nasional.
Menurut Meutya, keberhasilan penerapan GovTech AI membutuhkan dukungan dari berbagai instansi, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, hingga implementasi teknologi.
"Tim kami akan mengawal kebutuhan teknis dengan cermat, termasuk dalam pemilihan teknologi yang paling tepat untuk digunakan di tengah laju inovasi yang sangat dinamis," tutur Meutya.
Sebagai kementerian pengampu transformasi digital, Kementerian Komunikasi dan Digital bertanggung jawab dalam empat pilar utama pelaksanaan GovTech AI:
- Infrastruktur digital
- Aplikasi layanan publik berbasis digital
- Koordinasi dan pengelolaan data digital nasional
- Koordinasi keamanan siber, bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
GovTech AI dirancang tidak hanya untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah, tetapi juga untuk menciptakan sistem yang lebih akuntabel dan transparan melalui data yang terintegrasi.
Sebagai bagian dari agenda besar transformasi ini, pemerintah juga tengah mempersiapkan kebijakan deregulasi berbasis AI yang bertujuan menyederhanakan prosedur birokrasi dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik di berbagai sektor.
Dengan sistem berbasis kecerdasan buatan, proses layanan publik diharapkan dapat dilakukan secara otomatis, cepat, dan minim kontak fisik, sesuai dengan tuntutan zaman digital.*
(at/a008)
DELI SERDANG Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming, menegaskan bahwa negara harus hadir untuk melindungi masyarakat, teru
Nasional
SIBOLGA Dalam upaya untuk memperkuat keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Sibolga, Polres Sibolga menggelar kegiatan Doa Bersama yang
Nasional
TAPANULI SELATAN Bantuan bibit padi yang disalurkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Selatan kepada Kelompok Tani Segar di Kelura
Pertanian Agribisnis
JAKARTA Di tengah gelombang demonstrasi besar yang berlangsung di kompleks DPR/MPR Senayan pekan ini, dua anggota DPR RI, Ahmad Sahroni
Nasional
TAPANULI SELATAN Pemerintah Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan, kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga d
Ekonomi
MAUMERE Kodim 1603/Sikka melalui Koramil 160301/Alok kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap kesejahteraan masyarakat dengan menyalu
Ekonomi
DENPASAR Dalam upaya mempererat sinergi dan memperkuat ikhtiar menjaga situasi kamtibmas yang kondusif, Polsek Denpasar Timur (Dentim) m
Nasional
DENPASAR Kepolisian Daerah (Polda) Bali mengerahkan personel gabungan dari berbagai satuan kerja dalam rangka pengamanan kegiatan unjuk
Nasional
PADANGSIDIMPUAN Suasana khidmat menyelimuti hari kedua kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 2025 di Universi
Pendidikan
WASHINGTON Sebagian besar tarif impor yang diberlakukan Presiden ke45 Amerika Serikat, Donald Trump, dinyatakan tidak sah oleh pengadil
Internasional