
Yusril Ihza Mahendra: Restorative Justice Bisa Ringankan Overkapasitas Lapas
JAKARTA Menteri Koordinator Hukum dan Hak Asasi Manusia, Imipas Yusril Ihza Mahendra, menilai Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) bar
Hukum dan KriminalMEDAN — Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut), Erni Ariyanti Sitorus, menyampaikan permohonan maaf atas insiden ricuh yang terjadi selama aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir.
Ia juga menegaskan komitmen DPRD Sumut untuk melakukan evaluasi dan perbaikan demi menjadi lembaga yang lebih baik dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
"Pasti kami di sini, saya sebagai pimpinan, didampingi wakil pimpinan Bapak Ihwan, Pak Salman, serta seluruh anggota DPRD Sumut, memohon maaf apabila dalam penyampaian aspirasi kemarin terjadi insiden yang tidak kita inginkan," ujar Erni saat diwawancarai di Gedung DPRD Sumut, Senin (1/9).
Erni mengakui bahwa dalam beberapa waktu terakhir terdapat sikap anggota DPRD yang belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat.
Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen untuk membenahi diri demi memperbaiki kinerja dan citra lembaga DPRD Sumut.
"Mohon maaf dari kami apabila sikap kami belakangan ini belum memenuhi kemauan masyarakat. Kami siap untuk berbenah diri agar DPRD menjadi lebih baik lagi," tambahnya.
Ketua DPRD Sumut itu juga menegaskan bahwa para peserta aksi unjuk rasa datang dengan niat menyampaikan aspirasi, bukan untuk membuat kericuhan.
"Pendemo yang datang ke sini untuk menyampaikan aspirasi tidak bisa kita kategorikan sebagai kericuhan sebenarnya," tuturnya.
Lebih lanjut, Erni menyampaikan bahwa keresahan yang diungkapkan masyarakat melalui unjuk rasa telah menjadi perhatian serius DPRD Sumut.
Hal ini dipandang sebagai bentuk kritik yang membangun terhadap kinerja lembaga legislatif.
"Keresahan yang terjadi belakangan ini merupakan kritik yang kami dengar dan kami pedulikan," ujarnya.
Dalam pernyataannya, Erni tidak membahas secara khusus terkait beberapa tuntutan masyarakat, seperti penghapusan tunjangan DPR, namun menegaskan kesiapan DPRD Sumut untuk terus berproses mendengarkan dan menindaklanjuti aspirasi warga.*
JAKARTA Menteri Koordinator Hukum dan Hak Asasi Manusia, Imipas Yusril Ihza Mahendra, menilai Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) bar
Hukum dan KriminalJAKARTA Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan komitmennya untuk melindungi industri tekstil dalam negeri dari praktik impor
EkonomiJAKARTA Pemerintah menegaskan kebutuhan tambahan lahan tebu dan singkong hingga satu juta hektare untuk mendukung kebijakan pencampuran 1
PemerintahanJAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan aturan baru terkait tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). adsenseSalah satu ket
NasionalMEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menyiapkan strategi inovatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menghadapi penyesuaian
EkonomiJAKARTA Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Barat menegaskan bahwa ancaman pidana tidak hanya berlaku bagi produsen dan penjual
Hukum dan KriminalJAKARTA Pemerintah Indonesia menghentikan sementara impor besi bekas (scrap metal) setelah ditemukan kontaminasi zat radioaktif cesium13
PemerintahanJAKARTA Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menyambut positif pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait t
EkonomiJAKARTA Oppo dikabarkan tengah bersiap menghadirkan lini flagship terbarunya, Find X9 dan Find X9 Pro, dengan sejumlah peningkatan signif
Sains & TeknologiBALI Polda Bali menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan ketertiban dengan merespons cepat postingan akun media sosial mr.teri
Hukum dan Kriminal