Pemkab Nias Utara Gelar Sosialisasi Perundang-Undangan Ormas Tahun 2025

Lotu, Nias Utara - Pemerintah Kabupaten Nias Utara melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar Sosialisasi Perundang-Undangan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Pendopo Kabupaten Nias Utara, pada Selasa, 2 September 2025.

Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Nias Utara, Yusman Zega, A.Pi., M.Si, yang dalam sambutannya menyampaikan pentingnya keberadaan ormas sebagai jembatan aspirasi masyarakat dan penjaga kestabilan sosial.

"Organisasi sangat penting sebagai penyampai dan penyalur aspirasi masyarakat kita, serta menjaga kestabilan sosial di tengah-tengah masyarakat," ujar Yusman Zega.

Pemahaman Regulasi Ormas Diperkuat

Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber utama, yakni dari Polres Nias Polda Sumut dan TNI Kodim 0213/Nias, yang memberikan pemahaman mendalam terkait regulasi perundang-undangan yang mengatur keberadaan dan aktivitas Ormas.

1. Narasumber dari Polres Nias

AKP Narson Waruwu, S.I.P, selaku Kasat Binmas, menyampaikan landasan hukum yang relevan dalam pembinaan Ormas, antara lain:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI

Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2007

Peraturan Polri (Perpol) Nomor 1 Tahun 2021

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Perppu Nomor 2 Tahun 2017

Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Utara No. 220/909/BKBP-III/2025 tanggal 29 Agustus 2025

2. Narasumber dari TNI

Kapten Suru Adiman Nimrot Hutapea, Danramil 10/Lolowau, menekankan bahwa keberadaan Ormas harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, sesuai dengan:

Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28 UUD 1945

UU Nomor 17 Tahun 2013

Perppu Nomor 2 Tahun 2017

Beliau menjelaskan bahwa ormas memegang peran penting dalam pembangunan sosial dan harus tunduk pada hukum yang berlaku untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Kesbangpol: Ormas Wajib Pedomani Regulasi

Kepala Kesbangpol Kabupaten Nias Utara, H. Rijalmen Mendrofa, SE, dalam pernyataannya menegaskan bahwa seluruh organisasi masyarakat di wilayahnya harus berpedoman pada aturan hukum yang telah ditetapkan.

"Kita harus mempedomani Undang-Undang dan peraturan yang ada sebagai landasan dalam menjalankan kegiatan organisasi," tegasnya.

Tujuan Sosialisasi

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi hukum kepada seluruh unsur masyarakat, khususnya pengurus ormas, agar dapat menjalankan kegiatannya dengan benar, tertib, dan sesuai konstitusi, serta berperan aktif dalam pembangunan daerah.*