Disentil Mendagri, Bobby Nasution Perintahkan Jajarannya: Makanya Jangan Korupsi!

"Contohnya banyak sekali, beberapa daerah yang DPRD-nya bedol desa. Seperti di Sumatra Utara beberapa hari lalu, Jambi, Papua Barat, Jawa Timur, dan beberapa daerah lain," ujar Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Mantan Kapolri tersebut menyayangkan masih lemahnya pengawasan di tingkat daerah, padahal Pemerintah Pusat telah mendorong efisiensi dan transparansi anggaran.

Tito menyebutkan adanya praktik "bancakan" atau pembagian anggaran secara ilegal yang merugikan masyarakat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya juga mengungkap potensi besar praktik korupsi di wilayah Sumut, termasuk di Kabupaten Deliserdang.

Dugaan korupsi tersebut mencakup dana desa, proyek infrastruktur, hingga pengadaan barang dan jasa.

Menanggapi hal tersebut, Bobby menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat pengawasan internal dan mendorong budaya birokrasi yang bersih dan transparan.

"Peringatan ini jadi pengingat bagi kita semua. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Kepercayaan publik harus dijaga," tutupnya.*

(tm/a008)

KPK Bongkar Dugaan Manipulasi Dokumen Proyek Tol Trans Sumatera: Ada Kongkalikong

Optimalisasi Pajak Daerah, Bapenda Batu Bara dan BPN Tandatangani Perjanjian Kerja Sama

UHC Sumut Tembus 98,6%, Warga Kini Bisa Berobat Gratis Hanya Pakai KTP

Forwakum Sumut vs Apdesi Percut Sei Tuan Berakhir Imbang 4-4, Laga Silaturahmi Penuh Sportivitas

Rp12,5 Triliun untuk Sumut: Bobby Nasution Fokuskan Anggaran pada Infrastruktur dan UMKM

Abyadi Siregar: Enam Program Terbaik Pemprovsu Akan Selesaikan Banyak Persoalan Mendasar Masyarakat Sumut