Komisi II DPR RI Apresiasi Digitalisasi Pemprov Bali, Gubernur Koster Minta Dana Transfer Daerah Tidak Dipotong

DENPASAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mendapat apresiasi dari Komisi II DPR RI atas komitmen dan capaian dalam penerapan sistem digitalisasi pemerintahan daerah.

Hal ini disampaikan saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI bertema Percepatan Sistem Digitalisasi di Lingkup Pemerintah Daerah yang berlangsung di Aula Kantor Wilayah BPN Bali, Renon, Denpasar, Rabu (18/9).

Gubernur Bali, Wayan Koster, dalam sambutannya menjelaskan bahwa sejak dilantik, pihaknya telah menerapkan berbagai kebijakan strategis guna mendukung program nasional transformasi digital, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023.

Baca Juga:

• Kepala Kantor Pertanahan Tabanan Hadiri Rapat Percepatan Digitalisasi Pelayanan Publik Bersama Komisi II DPR RI di Bali

Salah satu tonggak penting adalah terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang menjadi dasar penerapan layanan publik berbasis teknologi informasi secara efisien, cepat, dan akuntabel.

"SPBE kami pernah meraih predikat terbaik secara nasional, sehingga banyak provinsi lain seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur datang ke Bali untuk studi banding," kata Gubernur Koster.

Digitalisasi juga diterapkan secara nyata di lapangan melalui pembangunan infrastruktur komunikasi, seperti penyediaan Wi-Fi gratis di pura dan balai banjar, serta proyek pembangunan Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali untuk mengatasi blank spot di wilayah Bali. Tiga tower tambahan direncanakan dibangun di wilayah barat, timur, dan utara Bali guna mempercepat pemerataan akses digital. Teknologi digital juga mulai dijajaki untuk sektor pendidikan, termasuk mendukung program sertifikasi guru.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, yang memimpin rombongan menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan menilai sejauh mana sistem digitalisasi pemerintahan diterapkan di Bali, khususnya pada sektor pertanahan, administrasi kependudukan, kepegawaian, dan pendidikan.

"Era sekarang tak bisa lepas dari digitalisasi. Kami ingin mengetahui sejauh mana pemanfaatannya dan dampak positif yang ditimbulkan terhadap pelayanan publik," jelasnya.

Komisi II juga menyoroti pentingnya keamanan data serta integrasi sistem antara Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota agar pelayanan publik semakin optimal. Mereka mengingatkan potensi penyalahgunaan data yang harus diantisipasi dengan sistem keamanan siber yang kuat.

Menanggapi berbagai masukan, Gubernur Koster menyampaikan terima kasih atas perhatian Komisi II DPR RI. Ia juga menitipkan sejumlah harapan, salah satunya terkait peninjauan sistem OSS yang dinilai belum sepenuhnya mendukung daerah, serta permohonan agar dana transfer dari pusat tidak dikurangi.

"Pemotongan dana transfer sangat memberatkan daerah, apalagi di sisi lain upaya meningkatkan pendapatan daerah tidak mudah. Kami mohon hal ini bisa menjadi perhatian serius pemerintah pusat," tegas Gubernur Bali.

Acara berlangsung lancar dan menjadi momentum penting memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam membangun pemerintahan berbasis digital demi pelayanan publik yang lebih baik.*

Wabup Madina dan Kajari Luncurkan Aplikasi SIKIMAN, Permudah Akses Pendampingan Hukum

Pemko Medan Siapkan ASN Hadapi Ancaman Siber, Sosialisasi Keamanan Siber di Kantor Pemko

Fenomena Nama Program Pemerintah: Dari Unik Hingga Konyol, Dinilai Perlu Revisi Menurut KemenPANRB