Mendagri Tito Karnavian Jelaskan Alasan Istri Kepala Daerah Jadi Pembina Posyandu

JAKARTA UTARA - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menegaskan bahwa posisi pembina Posyandu di tingkat daerah biasanya dijabat oleh istri kepala daerah.

Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Posyandu 2025 di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta Utara, Senin (22/9/2025).

Menurut Tito, alasan utama penunjukan istri kepala daerah sebagai pembina Posyandu adalah efektivitas komunikasi dan pengaruh terhadap pengambil kebijakan di daerah.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Hadiri Rakor Gubernur se-Sumatera, Tegaskan Komitmen Dukung Program Presiden

"Ketua tim pembina Posyandu ini merupakan pendamping dari kepala daerah. Atau yang ditunjuk oleh kepala daerah, kalau kepala daerah tidak mempunyai istri, atau kepala daerah tersebut adalah seorang perempuan," jelas Tito.

Ia menekankan, Posyandu hanya bisa berjalan optimal jika pembinanya memiliki kedekatan dengan kepala daerah. Dengan begitu, setiap kebutuhan dan usulan Posyandu bisa lebih mudah diterima dan ditindaklanjuti.

"Nah, Posyandu ini supaya hidup, maka pembinanya adalah istri atau pasangan kepala daerah, atau yang ditunjuk oleh kepala daerah sebagai pembinanya," kata Tito.

Tito bahkan mencontohkan bagaimana kedekatan dengan istrinya, Tri Tito Karnavian, selaku Ketua Umum Tim Pembina Posyandu, mempermudah komunikasi terkait program dan kebijakan Posyandu.

"Kalau Ibu Tito, hari-hari sama saya. Dia tahu saya mood-nya lagi enggak pas, dia tahu mood-nya lagi enak. Bukan hanya itu, bukan hanya bisa menyampaikan kapan timing-nya, tapi juga bisa menjaga program tetap berjalan," tambahnya sambil berkelakar.

Ia menegaskan, Posyandu akan lebih efektif dijalankan bila pembinanya memiliki akses langsung mempengaruhi pengambil kebijakan, dibanding jika jabatan tersebut hanya diisi pejabat struktural.

"Jadi, Posyandu bisa survive, bisa hidup ketika para pembinanya ini betul-betul bisa mempengaruhi pengambil kebijakan yaitu kepala daerah itu," ujar Tito.

Rakornas Posyandu 2025 sendiri menjadi ajang koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan keberlangsungan layanan Posyandu bagi masyarakat, khususnya di sektor kesehatan ibu dan anak.*

(j006)

Bobby Nasution Hadiri Rakor Gubernur se-Sumatera, Tegaskan Komitmen Dukung Program Presiden

Mendagri Izinkan Kepala Daerah dan ASN ke Luar Negeri

Mendagri Pimpin Rakor Pemda se-Sumatera di Batam, Bahas Kamtibmas dan Antisipasi Isu Strategis 2025

Usulan Tunjangan Rumah DPRD Diseragamkan, Wamendagri: Tidak Mungkin

Mendagri: Pembangunan SPPG Akan Hidupkan Ekonomi Daerah

Mendagri Tito Ingatkan Pemda Boleh Rapat di Hotel: Hidupkan Kembali, Kasihan Mereka