Pemprov Sumut Targetkan Serap 10.000 Tenaga Kerja Hingga 2026, Cegah TPPO dan Kurangi Pengangguran

MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara terus memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menyerap 10.000 tenaga kerja hingga tahun 2026. Langkah ini diambil sebagai upaya strategis untuk menekan angka pengangguran sekaligus mencegah maraknya tindak pidana perdagangan orang (TPPO), khususnya yang berkedok pekerjaan di luar negeri.

Komitmen ini disampaikan dalam temu pers bertajuk "Perkuat Kolaborasi, Cegah Pekerja Migran Ilegal dan Korban TPPO di Sumut" yang digelar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut, bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB), Rabu (24/9/2025) di Kantor Gubernur Sumut, Medan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumut, Yuliani Siregar, menyampaikan bahwa salah satu penyebab utama TPPO adalah kesulitan memperoleh pekerjaan yang layak di dalam negeri.

Baca Juga:

• AATT dan UPTD Ketenagakerjaan Jalin Kolaborasi Tingkatkan Kualitas SDM Sumut

"Untuk itu, Pemprov Sumut telah menjalin MoU dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei yang akan menyerap 3.000 tenaga kerja pada tahun 2025. MoU serupa juga disiapkan dengan PT KIM Medan dan PT Inalum," jelas Yuliani.

Selain perluasan kerja sama, Pemprov Sumut juga telah menyelenggarakan Job Fair tahun 2025 yang berhasil menyerap 567 tenaga kerja. Penempatan kerja ke luar negeri secara legal juga tercatat sebanyak 1.708 orang pada tahun yang sama.

Yuliani menegaskan, bekerja di luar negeri diperbolehkan selama melalui jalur resmi dan memenuhi persyaratan, untuk menghindari jebakan TPPO.

Berdasarkan data BPS Sumut Februari 2025, dari total 11,56 juta penduduk usia kerja, sebanyak 8,1 juta merupakan angkatan kerja aktif, sementara 409 ribu di antaranya masih menganggur. Selain itu, terdapat sekitar 2.000 pekerja ilegal asal Sumut yang berada di Malaysia.

"Mereka ini berisiko tinggi menjadi korban perdagangan orang. Karena itu, penanganan dan pencegahan TPPO menjadi prioritas utama," imbuhnya.

Dalam upaya peningkatan SDM dan penciptaan lapangan kerja, Pemprov juga berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Koperasi. Dinas Pendidikan didorong untuk menyiapkan lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini, seperti desain grafis dan keahlian pengelasan. Sementara Dinas Koperasi berfokus pada pembinaan UMKM di daerah yang tidak memiliki akses industri besar.

Yuliani menambahkan, Pemprov juga akan merenovasi Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai pusat pelatihan calon tenaga kerja agar lebih kompeten dan siap bersaing di pasar kerja lokal maupun global.

"Semua langkah ini merupakan bagian dari visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan daya saing SDM menuju Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan," pungkasnya.*