30 Orang Terluka dalam Bentrokan, Pemkab Simalungun Fasilitasi Dialog PT TPL dan Masyarakat Sihaporas

SIMALUNGUN - Pemerintah Kabupaten Simalungun menyerukan penurunan tensi konflik antara PT Toba Pulp Lestari (TPL) dan masyarakat adat Lamtoras-Sihaporas pascabentrok yang terjadi pada Senin (22/9). Bentrokan tersebut menyebabkan lebih dari 30 orang luka-luka dari kedua belah pihak.

Dalam pertemuan rembuk damai yang digelar di Kantor Bupati Simalungun dan difasilitasi oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Wakil Bupati Simalungun Benny Gusman Sinaga menyatakan bahwa rapat ini menjadi tahap awal menuju penyelesaian konflik lahan yang sudah berlangsung bertahun-tahun.

"Rapat koordinasi ini merupakan upaya pemerintah dalam memfasilitasi keutuhan sosial di masyarakat. Bahwa konflik lahan bukan hanya sebatas soal hak, tapi juga memiliki sejarah yang panjang dan kompleks," ujar Benny dalam sambutannya.

Baca Juga:

• Pemkab Simalungun Gercep Benahi Kota Wisata Parapat, Tak Mau Hanya Jadi Transit Menuju Samosir

Ia menekankan pentingnya menahan diri dan bersabar, sembari menunggu langkah-langkah hukum dan administratif dari pemerintah yang lebih tinggi. Benny juga meminta seluruh elemen, termasuk PT TPL, masyarakat adat Lamtoras-Sihaporas, dan Tetua Adat Simalungun yang tergabung dalam Partuha Maujana Simalungun, untuk tetap menjaga suasana kondusif.

"Perlu pengendalian tensi supaya keadaan dan suasana di Simalungun tetap damai, aman, dan tidak ada tindakan-tindakan destruktif," tegasnya.

Senada dengan itu, Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang mengingatkan bahwa Polri tidak ingin adanya konflik susulan yang dapat menimbulkan korban lagi. Ia menyebut bahwa penyelesaian konflik membutuhkan waktu dan kerja sama semua pihak.

"Kami minta semua pihak bersabar menjalani setiap tahapan proses penyelesaian. Semua suara harus dihargai, karena kita hidup dalam masyarakat dan negara hukum," ungkap Kapolres.

Dalam forum tersebut, sempat terjadi perdebatan sengit antara perwakilan masyarakat adat Lamtoras-Sihaporas dan para tetua adat Simalungun dari Partuha Maujana. Namun, Pemkab Simalungun berharap ruang dialog tetap terbuka, dan proses mediasi tetap berjalan dengan pendekatan damai.

Pemkab menyatakan bahwa koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi akan dilakukan, untuk memastikan bahwa solusi menyeluruh bisa dicapai tanpa menambah luka sosial yang sudah dalam.*

(j006)