Gubernur Maluku Utara Akan Audiensi dengan Mendagri Terkait Konflik 3 Pulau yang Diklaim Raja Ampat

TERNATE - Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyatakan akan segera melakukan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Gubernur Papua Barat Daya, serta Bupati Raja Ampat, guna membahas polemik kepemilikan tiga pulau di Kecamatan Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah.

Tiga pulau yang menjadi titik konflik adalah Pulau Sain, Pulau Piay, dan Pulau Kiyas. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat mengklaim ketiganya sebagai bagian dari wilayah Papua Barat Daya, sementara secara administratif saat ini masuk dalam wilayah Maluku Utara.

"Kita akan audiensi dengan Mendagri, lalu berkomunikasi dengan Gubernur Papua Barat Daya dan Bupati Raja Ampat. Kita duduk bersama di level pimpinan dulu agar kondisi tetap kondusif," ujar Gubernur Sherly Tjoanda, Kamis (25/9).

Baca Juga:

• Alat Tangkap Ikan Tradisional Huhate Asal Maluku Utara Ditetapkan Sebagai Kekayaan Intelektual Komunal

Sherly menegaskan bahwa masalah ini harus diselesaikan secara damai dan menyeluruh agar tidak menimbulkan korban di masyarakat.

"Kita semua ini Merah Putih. Semua Indonesia. Semua bisa dibicarakan baik-baik karena tiap pihak punya data dan pendapat masing-masing. Jangan biarkan masyarakat jadi korban," tegasnya.

Sherly juga meminta masyarakat untuk menahan diri dan tidak melakukan tindakan destruktif yang justru memperkeruh suasana.

"Jangan ada saling bakar-membakar. Semua bangunan dibuat dengan uang, bukan dari angin. Jadi jangan dirusak," pesan Sherly kepada warga.

Belum Ada Laporan Resmi ke Kemendagri

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, usai pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara di Ternate, mengaku belum menerima laporan lengkap terkait konflik tiga pulau tersebut.

"Terus terang saya belum mendapat update dan laporan. Nanti kami dalami dulu, saya belum bisa bicara banyak," ujar Bima Arya.

Warga Bakar Rumah Kosong sebagai Bentuk Protes

Pada Sabtu (20/9), warga Pulau Gebe membakar lima rumah semi permanen yang tidak berpenghuni di Pulau Sain, sebagai bentuk penolakan terhadap klaim Pemerintah Raja Ampat.

Kepala BPD Desa Umiyal, Rahman, menyebut aksi tersebut merupakan kesepakatan warga adat sebagai bentuk kekecewaan terhadap klaim yang dianggap sepihak oleh Papua Barat Daya.

"Ini bentuk penolakan terhadap klaim wilayah kami. Itu kesepakatan masyarakat adat," ujar Rahman.

Kapolres Halmahera Tengah, AKBP Fiat Dedawanto, membenarkan peristiwa pembakaran tersebut dan mengimbau warga untuk tidak terpancing emosi.

"Ini terkait perbatasan dua kabupaten. Kami akan koordinasikan hingga tingkat provinsi agar jelas dan tidak menimbulkan konflik baru," ucap Kapolres.

Upaya Diplomasi Diharapkan Redam Konflik

Langkah audiensi lintas wilayah dan kementerian yang akan dilakukan Gubernur Sherly Tjoanda menjadi harapan baru agar konflik batas wilayah ini tidak berlarut-larut dan dapat diselesaikan melalui jalur hukum dan diplomasi antarpemerintah.*

(j006)