Wamen Haji dan Umrah Pastikan SDM Kementerian Bebas Dugaan Korupsi

BATAM, – Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Azhar Simanjuntak, menegaskan pihaknya akan memastikan seluruh sumber daya manusia (SDM) yang bergabung ke Kementerian Haji dan Umrah bebas dari dugaan korupsi.

"Kami ingin pastikan orang-orang yang bergabung di Kementerian Haji itu bebas dari dugaan-dugaan korupsi sebelumnya," ujar Dahnil saat berkunjung ke Batam, Kepulauan Riau, Jumat (26/9/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan usai konsolidasi persiapan pembentukan Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah di Kepri.

Baca Juga:

• DPR dan Pemerintah Setujui Revisi UU BUMN, Kementerian Berubah Menjadi Badan Pengaturan BUMN

Menurut Dahnil, dalam revisi undang-undang perhajian terjadi pergeseran aset dan SDM dari berbagai kementerian, termasuk Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan, ke Kementerian Haji dan Umrah.

"Semua SDM yang mengurusi haji juga berpindah ke Kementerian Haji dan Umrah. Namun, kami melakukan asesmen dan skrining. Asesmen untuk mengukur kompetensi, sementara skrining dan tracking untuk memastikan integritas. Proses ini akan melibatkan Kejaksaan dan juga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," jelasnya.

Pengalihan aset tersebut mencakup asrama haji dan kantor yang dibangun dari dana haji di seluruh Indonesia.

Pihaknya telah membentuk Task Force bersama Kementerian Agama guna mengawal proses pemindahan agar sesuai aturan.

"Kami berharap, dengan konsolidasi ini, pada Oktober kantor wilayah di Kepri serta kantor di tingkat kabupaten dan kota lainnya sudah bisa berdiri dan berfungsi," tambah Dahnil.

Selain fokus pada pemindahan aset dan SDM, Kementerian Haji dan Umrah juga mempersiapkan penyelenggaraan haji 2026 M/1447 H, mulai dari penunjukan syarikah, pendataan jamaah, layanan katering, manasik kesehatan, hingga manasik ibadah.

Terkait rencana pembangunan Kampung Haji, Dahnil menyebut masih dalam tahap negosiasi.

"Prosesnya akan dilanjutkan dalam waktu dekat, tetapi tentu membutuhkan waktu karena melibatkan banyak pihak, dan ditangani langsung oleh Danantara (Daya Anagata Nusantara)," ungkapnya.*

(KM/P)

DPR dan Pemerintah Setujui Revisi UU BUMN, Kementerian Berubah Menjadi Badan Pengaturan BUMN

Pemkab Simalungun Resmikan Universal Health Coverage, Tingkatkan Layanan Kesehatan Masyarakat

KPK Geledah Rumah Dinas Gubernur Kalbar Ria Norsan dan Bupati Mempawah Terkait Kasus Korupsi Proyek Jalan

PBNU Desak KPK Segera Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024

Kades Sukamulya Desak Bupati Bogor Turun Tangan Atasi Sengketa Lahan Sitaan Negara

Jokowi Dukung Penetapan IKN sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028