JAKARTA– Perwakilan A'wan atau Anggota Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Abdul Muhaimin, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.
Baca Juga:Hal itu ia sampaikan usai melakukan audiensi dengan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (26/9/2025).
"Sampai saya tadi (ke KPK) menuntut limitnya (penetapan tersangka) kapan. Jangan digoreng ngalor ngidul kayak gini," ujar Abdul.
Ia menekankan, penetapan tersangka menjadi penting agar isu dugaan korupsi tidak melebar dan menyeret institusi yang sebenarnya tidak terlibat.
"Penjelasan KPK jangan sampai menyentuh institusi-institusi yang sebetulnya tidak semuanya terlibat. Akhirnya seluruh Indonesia komplain ke saya bagaimana ini peta dan anatominya," tambahnya.
LABUHANBATU SELATAN Tim Monitoring Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara melakukan penilaian Lomba Pelaksanaan Desa Terbaik PKK Tahu
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menandatangani komitmen bersama untuk me
PEMERINTAHAN
ASAHAN Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin secara resmi melepas Kafilah Kabupaten Asahan untuk mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur&039an
PEMERINTAHAN
ASAHAN Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menegaskan dukungannya terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang akan digelar Bad
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara resmi membuka Pekan Inovasi dan Investasi Sumatera Utara yang dirangkaikan dengan pencanan
PEMERINTAHAN
MEDAN Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap dua terdakwa kasus dugaan pembelian ba
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Medan menggelar kegiatan Senam Peningkatan Kesegara
PEMERINTAHAN
ACEH BESAR Menjelang pergantian tahun baru 1448 Hijriah, umat Islam diingatkan untuk menjadikan momentum ini sebagai sarana muhasabah at
AGAMA
MEDAN Jajaran Kecamatan Medan Polonia masih bersiaga untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan pasokan air bersih meski distribusi air d
PEMERINTAHAN
MEDAN Program Kelas Digital (Smart Class) yang digagas Pemerintah Kota Medan mulai menunjukkan dampak positif di sejumlah sekolah. Salah
PENDIDIKAN
