BGN Wajibkan SPPG Kantongi SLHS Agustus 2026, yang Belum Daftar Siap-siap Disuspensi
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk
NASIONAL
JAKARTA– Perwakilan A'wan atau Anggota Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Abdul Muhaimin, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.
Baca Juga:Hal itu ia sampaikan usai melakukan audiensi dengan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (26/9/2025).
"Sampai saya tadi (ke KPK) menuntut limitnya (penetapan tersangka) kapan. Jangan digoreng ngalor ngidul kayak gini," ujar Abdul.
Ia menekankan, penetapan tersangka menjadi penting agar isu dugaan korupsi tidak melebar dan menyeret institusi yang sebenarnya tidak terlibat.
"Penjelasan KPK jangan sampai menyentuh institusi-institusi yang sebetulnya tidak semuanya terlibat. Akhirnya seluruh Indonesia komplain ke saya bagaimana ini peta dan anatominya," tambahnya.
Abdul juga menyampaikan doa dan dukungan agar KPK dapat menuntaskan penyidikan perkara tersebut.
"Semoga KPK tetap tegak lurus dan cepat bisa terselesaikan, sehingga tidak digoreng," ucapnya.
Terpisah, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya audiensi dengan rombongan kiai PBNU.
Ia menyebut penetapan tersangka belum dilakukan karena penyidik masih mendalami keterangan sejumlah saksi.
Baca Juga:
"Kita sama-sama tunggu prosesnya karena penyidikan masih berlangsung," kata Budi.
Budi menambahkan, pekan ini penyidik KPK fokus memeriksa biro perjalanan haji di wilayah Jawa Timur terkait dugaan penyimpangan distribusi kuota haji khusus.
Kasus dugaan korupsi kuota haji ini terkait tambahan 20.000 kuota yang diberikan Arab Saudi kepada Indonesia untuk periode 2023–2024.
Berdasarkan Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, seharusnya kuota dibagi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.
Namun, KPK menemukan adanya pembagian yang tidak sesuai aturan, yakni 10.000 kuota untuk reguler dan 10.000 kuota untuk haji khusus.
Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut penyimpangan itu menyalahi ketentuan hukum dan diduga menimbulkan kerugian negara hingga Rp1 triliun.
KPK juga telah mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri, yaitu mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan staf khususnya Ishfah Abidal Aziz, serta pengusaha biro perjalanan haji dan umrah Fuad Hasan Masyhur.*
(KM/P)
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk
NASIONAL
JAKARTA Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengumpulkan pengurus daerah partainya dalam agenda penguatan organisasi di Sekolah Parta
POLITIK
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil mendatangi Istanna Kepresidenan, Jakarta Pusat, untuk menyerahkan surat dari korban penyiraman air keras,
NASIONAL
JAKARTA Helikopter PKCFX yang dioperasikan PT Matthew Air Nusantara jatuh di kawasan hutan Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sanggau, Kali
PERISTIWA
JAKARTA Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih kembali mencuat. Nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Laha
POLITIK
JAKARTA Kasus kekerasan terhadap perempuan di ruang digital terus menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah m
NASIONAL
SEKADAU Kecelakaan helikopter PKCFX milik PT Matthew Air di perbukitan Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, mene
PERISTIWA
JAKARTA Polda Metro Jaya mulai mengusut laporan yang dilayangkan Direktur Utama PT Sinkos Multimedia Mandiri, Faizal Assegaf, terkait du
NASIONAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah pada perdagangan Jumat (17/4/2026). Pelemahan ini dipengar
EKONOMI
Sinergi Keberlanjutan Menghadirkan Energi Bersih,Inovasi Industri dan Dampak Sosial yang Bernilai bagi Indonesia
NASIONAL