Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengingatkan bahwa tantangan terbesar seorang pemimpin bukan sekadar memenangkan kontestasi politik atau mengelola pemerintahan secara teknis, melainkan menjaga konsistensi nilai dan keberpihakan di tengah berbagai tekanan kepentingan.
Pernyataan itu disampaikan Bima Arya saat menjadi pembicara dalam Seminar dan Bedah Buku Babad Alas di Universitas Paramadina, Kampus Cipayung, Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.
Di hadapan mahasiswa dan civitas akademika, Bima menekankan pentingnya ideologi dan nilai sebagai kompas utama dalam pengambilan keputusan seorang pemimpin, terutama ketika dihadapkan pada situasi yang penuh dilema.Baca Juga:
"Ketika seorang pemimpin menghadapi dilema yang rumit, yang akan menuntunnya bukan sekadar aturan atau hitung-hitungan politik, tetapi nilai, ideologi, dan keberpihakan yang sudah tertanam sejak awal," kata Bima.
Menurut dia, tanpa pijakan ideologis yang kuat, seorang pemimpin mudah terseret pada kepentingan jangka pendek yang bisa mengaburkan arah kebijakan publik.
Mantan Wali Kota Bogor dua periode itu juga membagikan pengalamannya meniti karier dari akademisi hingga terjun ke dunia politik.
Ia mengaku keputusan tersebut tidak lahir secara instan, melainkan dari dorongan untuk memberi manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Bima menuturkan, tantangan terbesar saat menjadi kepala daerah bukan hanya memenangkan pemilihan, melainkan mengelola birokrasi dan menghadapi berbagai kepentingan yang kerap bertabrakan.
Ia menyebut filosofi Babad Alas sebagai pendekatan dalam kepemimpinannya, yakni membuka jalan perubahan tanpa menimbulkan konflik yang tidak perlu serta merangkul berbagai pihak.
Selama memimpin Kota Bogor, Bima mengaku banyak mengambil kebijakan yang berangkat dari nilai yang ia yakini, mulai dari penertiban perizinan, penguatan produk lokal, hingga penyelesaian persoalan sosial melalui dialog.
Menurut dia, keberhasilan pemerintah daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan harapan di tengah masyarakat.
"Pemimpin sejatinya adalah penjual harapan. Masyarakat harus merasakan bahwa masa depan daerahnya lebih baik dibanding hari ini," ujarnya.
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL