Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MEDAN – Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap dua terdakwa kasus dugaan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite menggunakan jeriken, yakni Aziz Apandi Silalahi dan Ranning Alamer Mulsim Cibro.
Keputusan tersebut disambut positif oleh tim penasihat hukum yang tergabung dalam Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Medan.
Baca Juga:Mereka menilai majelis hakim telah mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.
"Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, hakim telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanan mereka," kata anggota tim kuasa hukum, Hermansyah Hutagalung, usai persidangan di Pengadilan Negeri Medan, Kamis, 11 Juni 2026.
Menurut Hermansyah, selama proses persidangan muncul sejumlah fakta yang dinilai perlu menjadi perhatian, termasuk terkait administrasi penahanan yang dipersoalkan oleh pihak pembela.
Ia berharap penangguhan penahanan tersebut dapat memberikan kesempatan kepada kedua terdakwa untuk kembali bersama keluarga sembari tetap mengikuti seluruh tahapan persidangan hingga perkara memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.
"Kami berharap mereka dapat kembali berkumpul dengan keluarga masing-masing, namun tetap memenuhi kewajiban untuk hadir dalam setiap proses persidangan karena perkara ini belum selesai," ujarnya.
Persidangan dipimpin Ketua Majelis Hakim Efrata Happy Tarigan bersama hakim anggota Khamozaro Waruwu dan Sarma Siregar.
Dalam sidang tersebut, tim penasihat hukum menghadirkan anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, sebagai ahli yang memberikan pandangan terkait penerapan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (Migas) serta ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Selain itu, penasihat hukum juga menghadirkan anggota DPRD Pakpak Bharat, S. Cibro, sebagai saksi fakta yang memberikan keterangan mengenai kondisi keluarga terdakwa Ranning Alamer Mulsim Cibro.
Di hadapan majelis hakim, Hinca menyampaikan pandangannya bahwa perkara tersebut perlu mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan.
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL