Gebrakan Baru Lindungi Perempuan & Anak! Wagub Surya Kawal SKB RBI Masuk Agenda Desa

MEDAN - Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya menyaksikan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai upaya memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. SKB tersebut menjadi landasan regulasi bagi perencanaan, pelaksanaan, hingga penganggaran program di tingkat desa dan kelurahan.

Penandatanganan SKB dilakukan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Wagub Surya bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Sumut mengikuti penandatanganan melalui siaran langsung dari Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Senin (14/9/2026).

Tito Karnavian mengatakan perlindungan perempuan dan anak merupakan isu penting yang menjadi perhatian nasional maupun internasional. Karena itu, pemerintah daerah diminta memasukkan program RBI dalam program kerja pada 2027.

Baca Juga:

• Bawa Pesan Khusus Gubernur Bobby Nasution, Wagub Surya Bakar Semangat Kafilah Sumut di MTQ Nasional Semarang

"Masalah perlindungan perempuan juga menjadi isu nasional, di PBB juga menjadi isu utama. Indonesia dalam berbagai visi dan misi Presiden juga menekankan dan mengutamakan masalah perlindungan perempuan dan anak," kata Tito saat memimpin rapat.

Menteri PPPA Arifah Choiri Fauzi menjelaskan RBI dirancang sebagai ruang kolaborasi terpadu di tingkat desa atau kelurahan. Program tersebut ditujukan untuk memperkuat pemberdayaan perempuan sekaligus perlindungan anak.

Arifah memaparkan sejumlah indikator terkait kesetaraan gender. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tercatat 0,421 pada 2024, sedangkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) mencapai 91,85. Pada tahun yang sama, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan tercatat 56,42%, sementara laki-laki mencapai 84,66%.

"Masih terdapat kesenjangan antara perempuan dan laki-laki, khususnya dalam aspek strategis yaitu keterwakilan dalam pengambilan keputusan, dan tingkat partisipasi angkatan kerja," ujar Arifah.

Salah satu bentuk implementasi RBI adalah Kebun Pangan Perempuan (KPP). Menurut Arifah, program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas, kepemimpinan, gotong royong, dan kemandirian ekonomi perempuan. KPP juga diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan keluarga serta pemenuhan pangan bergizi bagi anak.

Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyebut Indonesia memiliki 75.226 desa. Menurutnya, sejumlah desa telah menerapkan konsep RBI dengan menyesuaikan kearifan lokal dan karakteristik masing-masing wilayah.

Yandri mengatakan pihaknya juga telah menjalankan program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu di 1.110 desa. Program tersebut melibatkan perempuan sebagai pelaku sesuai kompetensi masing-masing.

"Perempuan bukan hanya sebagai objek, tetapi juga subjek dan pelaku pembangunan di desa," ujarnya.

Menurut Yandri, beberapa praktik pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah diterapkan di sejumlah desa, antara lain Desa Muer di Sumbawa, Desa Mallari di Bone, dan Desa Rossoan di Enrekang.

Bawa Pesan Khusus Gubernur Bobby Nasution, Wagub Surya Bakar Semangat Kafilah Sumut di MTQ Nasional Semarang

Sepertiga WNI Korban Sindikat Scam Online yang Dideportasi Ternyata Berasal dari Sumut, Wagub: 1.583 Warga Jadi Korban TPPO dalam 2 Tahun

Kasus yang Sempat Ramai Jadi Sorotan Nasional, Wapres Gibran Akhirnya Terbang ke Karo Jenguk Langsung Korban Keracunan MBG

Medan Sabet Green City Award Gold di Forum IMT-GT, Mendagri: Jangan Cuma Forum Dialog, Harus Ada Proyek Nyata

IPG Tanjungbalai 92,11 Persen, Mahyaruddin Soroti Kesenjangan Gender dalam Pembangunan

Sepertiga Korban Sindikat Scam Online se-Indonesia Berasal dari Sumatera Utara, Pemprov Sumut Perkuat Benteng Perlindungan PMI