Gubsut Bobby Nasution dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda tentang P-APBD Prov. Sumut Tahun Anggaran 2025, di Gedung Dewan, Jl. Imam Bonjol Nomor 5, Medan, Senin (29/9/2025). (foto: Diskominfo Provsu)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, mengimbau seluruh perusahaan yang berdomisili dan beroperasi di wilayah Sumut agar menggunakan kendaraan operasional dengan platkendaraan BK atau BB.
Imbauan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang akan digunakan kembali untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik di Sumut.Bobby menjelaskan bahwa upaya optimalisasi PAD dari sektor pajak kendaraan semakin mendesak mengingat adanya efisiensi dalam dana transfer dari pemerintah pusat.
"Kalau perusahaan domisilinya di Sumut, tetapi kendaraan operasionalnya masih pakai plat luar, pajaknya tidak masuk ke Sumut. Padahal jalan yang mereka lalui dibangun dari APBD kita. Jadi kami mengimbau agar segera menyesuaikan platkendaraan sesuai domisili," ujar Bobby Nasution, Senin (29/9), usai menghadiri Rapat Paripurna Persetujuan Perubahan APBD (P-APBD) 2025 di DPRD Sumut.Ia menambahkan bahwa kebijakan serupa sudah diterapkan di sejumlah provinsi lain, seperti Riau, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.
Menurut Bobby, langkah ini adalah praktik yang sudah umum dan bertujuan untuk kepentingan bersama.Menanggapi viralnya isu raziakendaraan berplat luar di Kabupaten Langkat beberapa waktu lalu, Bobby menegaskan bahwa tidak ada razia atau penindakan yang dilakukan.
Saat itu, ia menghentikan tiga truk untuk pemeriksaan terkait tonase kendaraan yang melebihi batas, karena kondisi jalan provinsi di Langkat sedang mengalami kerusakan parah."Tiga kendaraan yang kita hentikan itu semua bermasalah di tonase. Kebetulan salah satunya berplat luar Sumut. Jadi sekalian kita sampaikan imbauan, tidak ada razia atau penilangan," jelasnya.
Bobby menegaskan bahwa kebijakan ini murni demi kepentingan masyarakat Sumut. Dengan optimalisasi PAD melalui pajak kendaraan operasional perusahaan, pemerintah daerah dapat lebih leluasa memperbaiki jalan, membangun infrastruktur, dan meningkatkan pelayanan publik.
"Sekali lagi, tidak ada raziakendaraan berplat luar. Ini murni sosialisasi dan edukasi, agar perusahaan yang berdomisili di Sumut bersama-sama mendukung pembangunan daerah," tutup Bobby.*
Editor
: Adelia Syafitri
Tidak Ada Razia, Bobby Nasution Tegaskan Penertiban Plat Kendaraan di Sumut Hanya Sosialisasi