Pemulihan Cepat Jalan Nasional: Alat Berat Dikerahkan Usai Banjir Sumbar
JAKARTA, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat menurunkan ratusan personel dan
NASIONAL
JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk memastikan akan mengawal sinkronisasi program pembangunan di Papua, guna mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan usai pelantikan dirinya oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Pelantikan ini menandai Ribka kini memegang dua amanah penting sekaligus, yakni sebagai Wamendagri dan anggota Komite Eksekutif yang berperan strategis dalam percepatan pembangunan di enam provinsi Papua.Baca Juga:
"Jadi tugasnya ganda, selain sebagai Wamendagri, juga sebagai anggota eksekutif. Tugas kami adalah mengharmonisasi program percepatan pembangunan di Papua antara kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah," kata Ribka, Kamis (9/10/2025).
Ribka menegaskan, setiap kegiatan pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Papua wajib dikoordinasikan dengan Komite Eksekutif. Selain itu, komite ini juga memastikan keselarasan program nasional, termasuk Asta Cita, dijalankan secara efektif oleh K/L.
"Semua program yang diperuntukkan bagi Tanah Papua wajib kita ketahui. Kami sekaligus mengawasi pelaksanaan agar program berjalan efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat," ujarnya.
Lebih jauh, Wamendagri menekankan peran penting Komite dalam memfasilitasi usulan program dari pemerintah daerah ke K/L. Ribka memastikan program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dijalankan sesuai target.
"Kalau tidak dilaksanakan, kami akan menanyakan, ada apa dan kenapa. Semua demi percepatan pembangunan Papua," tegas Ribka.
Ribka menambahkan, posisi tambahan ini memiliki peran strategis karena laporannya langsung kepada Presiden. Keberadaan Komite Eksekutif menjadi wujud nyata komitmen pemerintah pusat untuk memastikan Papua berkembang pesat dan masyarakatnya sejahtera.
"Pak Presiden dan Bapak Wakil Presiden berharap Papua cepat maju dan masyarakatnya sejahtera. Tidak ada daerah yang tertinggal. Tugas kami adalah mengawal agar masyarakat Papua bisa hidup lebih baik," tutup Ribka.
Percepatan pembangunan di Papua juga merupakan bagian dari visi besar pemerintah menuju Indonesia Emas 2045, dengan tujuan agar seluruh wilayah Indonesia berkembang secara merata.*
(d/mt)
JAKARTA, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat menurunkan ratusan personel dan
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mendorong pemerintah segera mene
NASIONAL
GUNUNG PUTRI, BOGOR Warga Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Jawa Barat, digegerkan dengan penemuan mayat seorang wanita di ping
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Prof. Mohammad Nuh, menegaskan bahwa saran dan arahan dari para Mustasyar t
NASIONAL
JAKARTA, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pemulihan akses jalan di Kabupaten Aceh Tamiang pascabencana banjir dan longsor. Ru
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) RI akan menggelar perayaan Natal bersama tahun ini, sebuah momen yang menurut Menteri Agama Nasarudd
NASIONAL
JAKARTA Uni Emirat Arab (UEA) menyatakan kesiapannya untuk menjadi negara pertama yang mengirim bantuan kemanusiaan ke wilayah Sumatera
NASIONAL
JAKARTA Produksi beras nasional pada 2025 mengalami lonjakan signifikan, memengaruhi pola impor Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) m
EKONOMI
JAKARTA, Aparat gabungan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan bahan mineral di Bandara Khusus PT Indonesia Weda Bay Industrial Park
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan pemberian amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, bukan mer
POLITIK